logo


Mekanisme Sanksi B20 Tengah Digodok KESDM

Sebagaimana diketahui, sanksi ini berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 41 tahun 2018.

10 Oktober 2018 09:03 WIB

B20
B20 Dok. KESDM

JAKARTA, JITUNEWS.COM – Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) mulai menentukan mekanisme pemberian sanksi bagi badan usaha yang tidak menjalankan kebijakan pencampuran minyak sawit ke Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar atau B20.

Sebagaimana diketahui, sanksi ini berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 41 tahun 2018.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Rida Mulyana, mengatakan, potensi pelanggaran masih relatif, bisa terjadi di badan usaha penyedia BBM ataupun bahan bakar nabati (BBN).


Begini Saran Pertamina Agar Penyaluran B20 Maksimal

"Saat ini masih dibuat aturan teknisnya," tutur Rida, di Jakarta, Selasa (9/10).

Rida melanjutkan, potensi temuan awal diperkirakan Rp 270 miliar. Namun sayang, Rida enggan menyebutkan jumlah perusahaannya karena tercatat di Kemenko Perekonomian.

Sebelumnya, Rida menekankan bahwa yang harus diperhatikan baik dari penyalur maupun Badan Usaha Bahan Bakar Minyak (BUBBM), yaitu kualitas dan keberlanjutan.

"Kalau kualitas turun, nanti ditolak karena pernah dikembalikan satu kapal B0, jadi, dari awal sampai tiba di tujuan sebelum dicampur ada jaminan sesuai standarnya," bebernya.

Terkait keberlanjutan (sustainability), sambung Rida, seharusnya diatur sedemikian rupa agar pasokan tidak terhambat, meskipun terkendala cuaca.

Dia mengatakan, apabila berkurang kualitas dari B20 menjadi B19, maka akan dikenakan denda satu persen tersebut dikalikan dengan Rp 6.000.

"Besok denda juga sudah jalan, nanti akan kami awasi dan audit sampai ke hulu. Denda ini berlaku ke pemasok dan BUBBM biar adil," tuntasnya, seperti dikutip dari Antara.

 

Badan Usaha Tak Patuhi Kebijakan B20? Ini Ganjarannya…

Halaman: 
Penulis : Riana