logo


Menguak Tabir Persoalan Perikanan Tanah Air

Pada saat pemerintahan Presiden Joko Widodo, persoalan nelayan mulai menjadi perhatian pemerintah, hal tersebut terlihat saat presiden mencetuskan poros maritim dunia.

4 Oktober 2018 15:07 WIB

Anggota Komisi IV DPR RI, Ono Surono
Anggota Komisi IV DPR RI, Ono Surono Ist

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Anggota Komisi IV DPR RI, Ono Surono mengungkapkan bahwa pemerintah belum begitu maksimal dalam memberikan pelayanannya kepada nelayan di Indonesia.

“Sebenarnya sektor riil yang menyangkut Sumber Daya Alam (SDA) khusunya kelautan dan perikanan kita merasa bahwa dari dulu perhatian pemerintah terbadap sektor perikanan masih kurang,” ujar Ono saat ditemui Jitunews.com, Selasa (2/10).

Namun, pada saat pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini, persoalan nelayan mulai menjadi perhatian pemerintah, hal tersebut terlihat saat presiden mencetuskan poros maritim dunia.


Di Bawah Komando Susi, Sektor Perikanan Mengalami Pertumbuhan Paling Baik dan Konsisten

“Pada saat pak Jokowi itu menjadi capres beliau menyampaikan ada poros maritim, sehingga memang paradigma Indonesia yang dulu dikenal sebagai negara agraris nyatanya kita punya potensi kelautan dan perikanan yang besar cuma memang perhatiannya belum maksimal,” tambahnya.

Ono mengatakan bahwa persoalan perikanan dan kelautan yang masih perlu perhatian adalah fokus pemerintah yang masih kurang terhadap sektor perikanan dan kelautan ketimbang sektor pertanian.

Oleh karena itu, hadirnya Kementerian Kelautan dan Perikanan pada era Presiden Abdurahman Wahid menjadi harapan besar di sektor perikanan.

“Itu pun masih lemah, fokus pemerintah saat itu masih kepada program pertanian,” tuturnya.

Dengan tidak terurus secara maksimal, kata Ono, kemudian muncul permasalahan yang berhubungan dengan nelayan dan masyarakat pesisir. Contohnya yakni pelarangan penggunaan jenis pukat oleh pemerintah, semenjak adanya larangan itu masyarakat tetap menggunakan pukat tersebut karena pemerintah tidak maksimal melakukan pengawasan dan akhirnya cenderung dibiarkan.

“Nelayan terus memodifikasi pukat dengan tanpa mempertimbangkan kelestarian lingkungannya dan akhirnya berkembang di beberapa daerah,” kata Ono.

Selain masalah aturan, politisi PDI Perjuangan ini juga menyoroti masalah permodalan. Menurutnya masalah permodalan belum disentuh oleh pemerintah, hal ini terlihat dari banyaknya nelayan yang membutuhkan permodalan untuk usaha perikanannya yang terjerat pada pola-pola pembiayaan.

“Hal itu masih terakumulasi, sehingga sampai saat ini mereka masih terjerat pada sistem ijon oleh tengkulak-tengkulak,” tuturnya.

Dari beberapa persoalan tersebut, Ono menegaskan bahwa pemerintah saat ini harus membenahi persoalan tersebut. Langkah yang dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah bagaimana dunia perikanan membuka mata kepada semua pihak bahwa ada potensi yang sangat besar yang belum digarap maksimal.

Terkait persoalan pembiayaan, kekurangan, dan keterbatasan infrastruktur, harus dijadikan pekerjaan rumah agar pemerintah ke depan lebih spesifik dalam menerapkan aturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perikanan dan Kelautan.

“Sehingga ke depannya kita mempunyai sebuah gerakan yang riil yang menyentuh langsung pada masyarakat nelayan dan sesuai dengan apa yang diinginkan,” pungkasnya.

Asuransi Perikanan Bikin Pembudidaya Tenang

Halaman: 
Penulis : Vicky Anggriawan