logo


Catat! Ini Capaian Subsektor Minerba yang Mendongkrak Penerimaan Negara

Dari semua capaian tersebut, yang paling membanggakan adalah tuntasnya perundingan Pemerintah dengan PT Freeport Indonesia

23 Agustus 2018 18:02 WIB

Wilayah area pengolahan mineral tambang Erstberg PT Freeport Indonesia di Tembaga Pura.
Wilayah area pengolahan mineral tambang Erstberg PT Freeport Indonesia di Tembaga Pura. dok. Jitunews

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus berusaha sekuat tenaga mengawal kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara (minerba) di Indonesia agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Hal ini tercermin dari beberapa capaian subsektor minerba yang ditorehkan Pemerintah sepanjang enam bulan pertama di tahun 2018, meliputi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), penyelesaian amandemen Kontrak PKP2B, penataan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Clear and Clean (CnC), reklamasi lahan bekas tambang, pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) hingga tercapainya kesepakatan divestasi saham 51% antara Pemerintah dengan PT Freeport Indonesia (PTFI).

Di tahun 2018 ini, beberapa regulasi pun kembali lahir demi memastikan kebijakan hilirisasi minerba berjalan. Sebagian regulasi tersebut berupa lahirnya beberapa Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM sebagai petunjuk teknis atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.


Pertamina Tegaskan Solar Subsidi Hanya untuk Konsumen yang Berhak

Di samping itu, Pemerintah juga menekan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2018, hasil revisi PP Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Terkait amandemen kontrak, baik itu Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) maupun Kontrak Karya (KK), Kementerian ESDM telah melakukan amandemen terhadap 18 PKP2B dan 8 KK dalam kurun waktu enam bulan terakhir. Tercatat, sudah ada 68 PKP2B dan 29 KK yang sudah teramandemen kontraknya sejak 2014.

Kementerian ESDM juga terus melakukan penataan Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam dari subsektor minerba. Saat ini, sebanyak 6.524 IUP dari 8.100 jumlah IUP telah berstatus CnC dalam perizinan maupun status lahan.

Target Investasi Energi Meleset, Pengamat Sebut Pemicunya Ini!

Halaman: 
Penulis : Riana