logo


Sandiaga Uno Nyawapres, Wiranto: Semua Ada Aturan Hukumnya

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto pun mengingatkan Sandi agar tak melanggar undang-undang terkait pencalonannya menjadi cawapres.

9 Agustus 2018 17:42 WIB

Menko Polhukam Wiranto.
Menko Polhukam Wiranto. setkab.go.id

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno dinilai bisa melanggar undang-undang terkait rencananya menjadi cawapres pada Pilpres 2019.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto pun mengingatkan Sandi agar tak melanggar UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

Diketahui, Pasal 171 UU Pemilu mengatur kepala daerah yang maju Pilpres harus meminta izin Presiden.


"Ya Daripada Sandiaga Lebih Baik Zulkifli Hasan"

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun telah membuat aturan turunan, yaitu PP Nomor 32 Tahun 2018 yang mewajibkan kepala daerah mendapat izin tertulis dari Presiden, yang selanjutnya diserahkan ke KPU sebagai salah satu syarat.

Serang Balik, PAN: Saya Kira Ngabalin yang Paling Comberan

Halaman: 
Penulis : Uty Saifin Nuha