logo


DPRD Gelar RDP Sikapi Polemik Impor Garam, Hasilnya Ini

Pada prinsipnya perusahaan pengimpor garam saat ini diminta untuk memberikan perhatian kepada serapan garam rakyat

15 Mei 2018 17:36 WIB

Petambak garam mengangkut hasil panen.
Petambak garam mengangkut hasil panen. kkp.go.id

PAMEKASAN, JITUNEWS.COM – Impor garam yang terjadi saat ini ditengarai menjadi polemik di kalangan petani garam, warga dan pengusaha garam itu sendiri. Polemik itupun kini tengah dituntaskan oleh DPRD Pamekasan dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan mengundang semua pihak yang terkait.

Kabarnya, pihak pemerintah dan warga saat ini tidak anti dengan keberadaan investor dan para pengusaha garam, namun mereka diminta untuk mengikuti prosedur yang ada, serta keberadaan mereka harus bisa bermanfaat bagi para petani dan warga.

Polemik yang semula mencuat, dikarenakan kesalahan pemahaman terkait penggunaan garam impor yang diperuntukan sebagai industri tetapi tersiar sebagai konsumsi, saat ini tengah mencapai titik temu melalui RDP DPRD Pamekasan.


Soal Impor Garam, Fadli Zon: Ironis

Anggota Komisi II DPRD Pamekasan, Harun Suyitno, menyampaikan bahwa RDP dihadiri oleh seluruh OPD yang berkaitan dengan industri garam, perwakilan petani garam dan mahasiswa. Semua yang hadir, kata Harun, pun sepakat untuk bersama-sama mengawasi impor garam secara ketat dengan memasang mata dan telinga terkait penyebaran garam luar negeri yang selama ini menjadi polemik.

Kendati demikian, menurut Harun, upaya tersebut dilakukan bukan berarti pemerintah menghalangi impor garam pasalnya kebijakan impor itu sendiri merupakan kebijakan pemerintah pusat.

“Selama tidak melanggar aturan impor garam dipersilahkan,” tegas Harun.

Lebih jauh, Harun mengatakan bahwa pada prinsipnya perusahaan pengimpor garam saat ini diminta untuk memberikan perhatian kepada serapan garam rakyat, minimal jumlah garam yang didatangkan dari luar negeri sama dengan serapan garam rakyat itu sendiri.

“Selain itu perusahaan yang mendapatkan izin impor harus transparan, garam yang dibeli dari luar negeri itu tidak boleh digunakan untuk konsumsi, pasalnya menurut ketentuan garam impor itu digunakan untuk keperluan industri,” ujar Harun.

Pihak DPRD menegaskan, jika perusahaan yang bersangkutan bisa memenuhi dua hal tersebut, yakni keseimbangan antara impor dengan serapan garam rakyat dan tidak menyalahi peruntukkan garam industri dan konsumsi, maka mereka dipersilahkan impor. Selain itu, pemerintah daerah tidak memiliki hak untuk melarang impor tersebut.

Harun juga menyebutkan, sebuah perusahaan bernama Mitra Tunggal Swakarsa (MTS) yang berdomisili di Desa Ambat, Kecamatan Tlanakan, yang saat ini menjadi pengawasan pihaknya agar distribusi garam yang diimpor sesuai peruntukkan industri bukan konsumsi.

“Jika ada pelanggaran pada impor tersebut, dewan akan mengeluarkan rekomendasi tegas, yakni peninjauan ulang terhadap izin yang dikeluarkan pemerintah. Silahkan impor asal sesuai ketentuan dan tidak melupakan garam rakyat,” terangnya.

Soal Impor Garam, Pimpinan DPR Khawatir Menyurutkan Semangat Petani Garam

Halaman: 
Penulis : Riana
×
×