logo


DPD RI: Keterlibatan Perempuan dalam Politik Diperlukan Sebagai Penentu Arah Kebijakan

Dengan porsi 30 persen dalam UU Pemilu, dimana keterwakilan perempuan dalam legislatif juga perlu disambut oleh para perempuan.

16 April 2018 17:30 WIB

Wakil Ketua DPD RI Darmayanti Lubis.
Wakil Ketua DPD RI Darmayanti Lubis. Istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Wakil Ketua DPD RI, Darmayanti Lubis, menilai, muslimah sebagai khalifah pada dasarnya memiliki peran besar di berbagai sektor kehidupan. Dimana, kaum perempuan harus mengoptimalkan perannya tidak hanya di lingkungan keluarga, tetapi juga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Menurutnya, untuk mengoptimalkan berbagai peran tersebut, perempuan harus mampu mengatasi berbagai permasalahan gender yang menjadi hambatan pembatas peran antara kaum hawa dan laki-laki.

“Perempuan harus keluar dari zona Pelabelan domestic yang selama ini dilekatkan kepadanya sehingga sering kali membuat perempuan ragu-ragu untuk maju dalam menjalankan peran publiknya,” ujar Darmayanti, dalam pesan tertulis yang diterima Jitunews.com, Senin (16/4).


DPD RI Minta Kemenperin Kembangan Kawasan Industri Luar Jawa

Darmayanti menjelaskan bahwa kaum perempuan harus melepaskan label perbedaan gender lainnya seperti adanya stereotype budaya dan lainnya guna mencapai hal tersebut.

“Perempuan Indonesia saat ini telah memiliki kesetaraan dengan laki-laki mulai dari pendidikan dan perannya dalam setiap aspek kehidupan, ditandai dengan adanya regulasi dan kebijakan yang juga mulai mendukung peran perempuan. Karena itu sudah saatnya bagi perempuan untuk menunjukkan kiprahnya sebagai agen perubahan bagi pembangunan, yang memberi manfaat bagi diri, masyarakat dan bangsa bahkan hingga internasional,” tuturnya.

Senator asal Sumatera Utara ini menambahkan, peran perempuan masuk dalam bidang politik sangat dibutuhkan untuk berada di lingkaran penentu arah kebijakan, terlebih di masa-masa tahun politik menuju Pemilu 2019,

Menurutnya, dengan porsi 30 persen dalam UU Pemilu, dimana keterwakilan perempuan dalam legislatif juga perlu disambut oleh para perempuan.

“Jadi harus disambut dengan memajukan dirinya dan membangun kesadaran bahwa Negara memang membutuhkan itu, tanpa berhenti memberi kesadaran akan manfaat perempuan berada pada pengambil keputusan dan kebijakan bagi kemajuan dan kepentingan perempuan khususnya dan bangsa pada umumnya,” tuturnya.

“Saya berharap, siapapun yang sudah duduk maupun belum duduk untuk menggugah masyarakat untuk kiranya memperjuangkan kebaikan bagi kepentingan perempuan dan anak,” pungkasnya.

DPD RI Dukung Daud Yordan Berprestasi di Kancah Internasional

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar, Riana
×