logo


Revisi Perpres Harga Jual Eceran BBM Akan Terbit Pekan Ini

Dengan ditetapkannya aturan ini, maka PT Pertamina (Persero) juga ditugaskan untuk menyalurkan BBM jenis Premium ke wilayah Jawa, Madura dan Bali (Jamali).

11 April 2018 15:57 WIB

Selang pengisian BBM.
Selang pengisian BBM. dok. Jitunews

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menyampaikan rancangan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM, kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Aturan ini diharapkan diteken Jokowi pekan ini sehingga dapat segera ditindaklanjuti.

"Sudah dikirim ke Presiden. Berharap iya (minggu ini diteken)," papar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Djoko Siswanto, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta pada hari Rabu (11/4).


Pertamina Beberkan Penyebab Tumpahnya 40 Ribu Barel Minyak di Balikpapan

Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka PT Pertamina (Persero) juga ditugaskan untuk menyalurkan BBM jenis Premium ke wilayah Jawa, Madura dan Bali (Jamali). Sebelumnya, BUMN tersebut hanya mendapat tugas menyalurkan Premium di luar Jamali.

Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kelangkaan Premium akibat banyaknya masyarakat yang kembali menggunakan BBM tersebut, menyusul kenaikan harga BBM non subsidi.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, terhitung mulai bulan Januari hingga tanggal 27 Maret 2018, pasokan Premium untuk Jamali turun sekitar 50% dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan non Jamali, turun 35%.

"Sekarang kan harga minyak dunia naik. Otomatis harga-harga BBM Umum (non subsidi) naik. Nah masyarakat yang tadinya mampu membeli harga BBU seperti Pertamax ke atas, akhirnya beralih ke Premium. Ya sudah, kita salurkan Premium. Toh stoknya juga masih ada," papar Djoko.

Revisi aturan ini juga menetapkan bahwa penetapan harga BBM Umum seperti Pertalite, Pertamax series dan BBM Umum yang dijual SPBU swasta lain juga harus melalui persetujuan pemerintah.

Menurut Djoko, persetujuan pemerintah terhadap harga BBM non subsidi ini bertujuan agar badan usaha tidak mengambil margin yang terlalu tinggi sehingga memberatkan masyarakat.

"Yang menentukan harga non subsidi (badan usaha), tapi harus mendapat persetujuam pemerintah dulu. Jangan sampai dia naikin harga, mentang-mentang harga (minyak) naik, dia naikin harga sampai tiga kali lipat. Nggak boleh. Pokoknya harga harus terjangkau oleh masyarakat. Setelah (pemerintah) setuju, baru dia tetapkan," tuntas Djoko.

Pemasangan Anjungan SPA Selesai, PHE ONWJ Optimis Produksi Perdana Lapangan SP Tepat Waktu

Halaman: 
Penulis : Riana
×