logo


Fahri Hamzah Bicara Soal UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Dalam hal ini, Fahri mengungkapkan dirinya merasa bersyukur karena UU tersebut sudah sah menjadi UU Nomor 18 Tahun 2017 yang sebetulnya adalah UU tahun lalu dan satu perjuangan Timwas sudah selesai.

14 Maret 2018 21:48 WIB

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah.
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah. dpr.go.id

JAKARTA, JITUNEWS.COM- - Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengatakan Tim Pengawas Tenaga Kerja Indonesia (Timwas TKI) akan melakukan pengawasan terhadap implementasi atau pelaksanaan dari Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) yang telah tetapkan bersama antara DPR RI dan Pemerintah.

"Sekarang UU nya sudah jadi, dan pelaksanaannya ini yang sedang Timwas lacak, itu pemerintah apakah sudah membuat PP nya dan apakah institusi-institusi terkait sudah menyesuaikan diri, termasuk kepolisian dan kejaksaan," ujar Fahri di Gedung DPR RI, Rabu (14/3).

Dalam hal ini, Fahri mengungkapkan dirinya merasa bersyukur karena UU tersebut sudah sah menjadi UU Nomor 18 Tahun 2017 yang sebetulnya adalah UU tahun lalu dan satu perjuangan Timwas sudah selesai.


Kader PKS Ini Tantang Fahri Hamzah Sumpah Mubahalah

"Karena UU ini juga hasil dari pengawasan Timwas TKI DPR, yang disodorkan kepada Pemerintah dan komisi terkait yang membahas UU itu," tuturnya.

Ketua Timwas TKI ini mengatakan institusi penegakan hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan harus diberikan peran lebih didalam UU tersebut.

"Yang sebelumnya kan kurang berperan, karena belum ada mandatnya. Kemudian didalam PP itu nantinya lebih dikonkritkan, sehingga jumlah aparat penegakan hukum ditambah didaerah-daerah yang jumlah tenaga kerjanya lebih banyak agar bantuan hukum lebih banyak diberikan oleh pemerintah," tambahnya.

Terkait pelaksanaanya, Fahri menyatakan Timwas TKI akan mengundang para stakeholder seperti BNP Ketenagakerjaan agar mereka ini kapan penerapan UU ini dicanangkan secara nasional, supaya seluruh tenaga kerja itu mengetahui dengan adanya sistem baru.

"Apalagi, UU baru ini memiliki proteksi yang lebih tinggi sehingga kalau ada apa-apa terhadap mereka, mereka tau bangaimana caranya. Dan nanti banyak efeknya, termasuk menurut saya ya, kita harus menyiapkan sistem proteksi berbasis kepada instumen digital, karena saya tahu relatif mereka sudah punya hand phone,” tuturnya.

Fahri memjelaskan bahwa Sistem proteksi berbasis digital ini sangat bermanfaat bagi para pekerja migran.

“Mereka wajib untuk menanamkan chip proteksi pekerja mingran di dalam hanphone mereka. Nah teknologi seperti chip ini harus mulai kita implementasikan,” tukasnya.

Ditantang Kader PKS, Fahri: Sebaiknya Jangan Terpancing

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar, Ratna Wilandari