logo


UU MD3 Berlaku, Pimpinan DPR Persilakan Publik Ajukan JC ke MK Jika Keberatan

Taufik Kurniawan memastikan bahwa UU MD3 tersebut akan tetap berlaku meski belum ditandatangani Presiden selama 30 hari

14 Maret 2018 20:45 WIB

Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan.
Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan. dpr.go.id

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Batas waktu penandantanganan Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) oleh Presiden Joko Widodo berakhir hari ini, Rabu (14/3/2018). 

Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan memastikan bahwa UU MD3 tersebut akan tetap berlaku meski belum ditandatangani Presiden selama 30 hari. 

“Hari ini, setelah 30 hari UU MD3 disahkan di Parpiruna, merupakan batas penandatanganan UU MD3 oleh Presiden. Namun sepertinya belum ada kabar Presiden menandatangani UU itu. Walaupun begitu, secara aturan perundang-undangan, UU MD3 akan tetap berlaku,” ujar Taufik di Jakarta, Rabu (14/3). 


Kesal Disebut PKI, Jokowi: Kalau Ketemu Saya Gebuk!

Taufik juga mengomentari adanya wacana agar Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Menurutnya hal tersebut merupakan hak konstitusional Presiden. 

Kendati demikian, Taufik menilai hal itu dirasa sesuatu yang tidak perlu. Dalam hal ini, Taufik lebih menyarankan, jika ada pasal dalam UU MD3 yang tidak sesuai dengan keinginan publik, dapat dilakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). 

“Dengan batas penandatangan UU MD3 yang sudah habis ini, berarti UU MD3 sudah berlaku. Namun jika memang dirasa ada pasal-pasal yang bertentangan dengan hati nurani masyarakat, bisa dilakukan uji materi ke MK. Rasanya, Presiden tidak perlu mengeluarkan Perppu,” pungkasnya.

Jaring Kandidat Cawapres Jokowi, PDIP Dalami AHY, Puan, Hingga Zulhas

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar, Aurora Denata