logo


KPK Tangkap Hakim dan Panitera, Menunjukkan Reformasi Sektor Peradilan Jauh dari Harapan

Aliansi menilai sejumlah regulasi sudah cukup baik, namun implementasinya yang masih bermasalah

14 Maret 2018 20:18 WIB

Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jitunews/Rezaldy

JAKARTA, JITUNEWS.COMKPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Senin (12/3). KPK menangkap 7 orang yang terdiri dari hakim, panitera pengganti, advokat, dan swasta. Besoknya, KPK menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yaitu Wahyu Widya Nurfitri (hakim), Tuti Atika (panitera Pengganti), Agus Wiratno dan HM Saipudin (Advokat).

Aliansi Organisasi Bantuan Hukum Tangerang Raya mengapresiasi KPK yang terus melakukan pemberantasan korupsi, khususnya di sektor pengadilan. Hingga saat ini ada 17 hakim dan 9 Panitera Pengganti yang telah diproses hukum oleh KPK.

Sementara itu, sepanjang 2017 Ombudsman RI telah menerima 266 pengaduan terkait layanan publik di lembaga peradilan, seperti pengaduan dugaan keberpihakan hakim dalam mengadili perkara.


Fahri Hamzah Sebut KPK Gagah Berani dan Beberkan Kehebatan-kehebatannya

"Pada 2017 KY (Komisi Yudisial) merekomendasikan pemberian sanksi bagi 58 hakim. Namun tidak semua rekomendasi sanksi ini langsung ditindaklanjuti dengan berbagai alasan. Aliansi mendesak MA untuk menindaklanjuti rekomendasi KY tersebut," ujar Koordinator, Abdul Hamim Jauzie, pada hari Rabu (14/3).

Melihat seringnya KPK menyeret aparat peradilan, hal tersebut mengindikasikan reformasi sektor peradilan jauh dari harapan.

"Berulang kalinya KPK menyeret aparat peradilan menandakan sistem yang dibuat MA hingga saat ini masih bermasalah. Oleh karena itu, OTT di PN Tangerang tidak lagi bisa disebut sebagai ulah oknum aparat pengadilan. Hal itu juga mengindikasikan reformasi sektor peradilan masih jauh dari harapan," ujarnya.

Mahkamah Agung mengaku terus melakukan perbaikan sistem dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan sistem informasi perkara secara online. Aliansi menilai sejumlah regulasi sudah cukup baik, namun implementasinya yang masih bermasalah.

"Di PN Tangerang misalnya masih belum diterapkan sistem PTSP. Sementara sistem informasi perkara secara online sudah berjalan namun tidak sering kali tidak ada pembaruan atau update. Aliansi meminta PN Tangerang segera menerapkan sistem PTSP," katanya.

OTT yang melibatkan dua advokat tersebut juga menjadi pelajaran bagi advokat dan organisasi advokat. Ia meminta organisasi advokat untuk menindak tegas dengan memecat advokat yang terjerat kasus korupsi.

"Organisasi advokat harus menindak tegas dengan memecat dua advokat. Agus Wiratno dan HM Saipudin merupakan advokat ke-17 dan ke-18 yang terjerat masalah hukum di KPK," kata Abdul.

Analisis Rekaman Suara, Ahli Sebut Novanto Sudah Antisipasi Jika Terjerat KPK

Halaman: 
Penulis : Aurora Denata