logo


Jokowi Tidak Keluarkan Perppu UU MD3, Pramono: Bukan Suatu Kegentingan

Meski tidak ditandantangani Jokowi hasil revisi UU MD3 akan tetap berlaku setelah 30 hari diputuskan

13 Maret 2018 19:00 WIB

Presiden Joko Widodo.
Presiden Joko Widodo. Reuters

JAKARTA, JITUNEWS.COMPresiden Joko Widodo pernah mempertimbangkan untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk mengoreksi pasal-pasal di revisi UU MD3. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, Jokowi memutuskan untuk tidak menerbitkan Perppu.

"Negara ini adalah negara demokratis, terbuka dan mempersilakan siapa saja. Tadi saya sudah menjelaskan ya sekuelnya kan seperti itu, kalau melihat dari apa yang saya jelaskan ya, seperti yang saya katakan ini kan bukan suatu hal kegentingan yang sangat memaksa (untuk bikin Perppu)," ucap Pramono, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada hari Selasa (13/3).

Pramono mengatakan, Jokowi menerima aspirasi dari masyarakat tentang polemik UU MD3 tersebut. Namun, hasil revisi bukanlah ranah pemerintah dan DPR, tapi masyarakat. Jika masyarakat keberatan, ia mempersilakan masyarakat untuk mengajukan judicial review ke MK.


Jokowi Bentuk Tim Internal Penjaring Cawapres, PDIP: Presiden Sibuk

"Kalau sudah diundangkan bukan lagi menjadi domainnya pemerintah maupun DPR kalau masih ada yang keberatan kan orang bisa melakukan gugatan judicial review di MK,"ujarnya.

Pramono mengatakan, UU MD3 bukan sesuatu yang genting hingga membuat Jokowi untuk mengeluarkan Perppu.

"Ya pokoknya kalau besok nomornya keluar, kan keluar. Ya masa Presiden kok mendukung atau tidak mendukung (judicial review). Ya itu adalah hak yang dimiliki oleh semua warga," ujarnya.

Jokowi berpesan, dia akan tetap menengarkan kritik dari publik meski UU DM3 segera sah dengan sendirinya.

"Ya artinya Presiden mendengar suara publik, masyarakat. Karena bagaimana pun kan ada message yang sangat kuat tentang hal itu dan itu didengar oleh Presiden dan tentunya disikapi oleh Presiden. Enggak tertunda. Besok nomornya keluarkan," terangnya.

Meski tidak ditandantangani Jokowi, hasil revisi UU MD3 akan tetap berlaku setelah 30 hari diputuskan dalam sidang paripurna DPR pada 12 Februari lalu.

"Kan itu sudah jelas bunyinya, UUnya bahwa 30 hari ditandatangani atau tidak, berlaku," tutur Pramono.

Ketua DPR Berharap Kerjasama Indonesia dengan Kazakhstan Terus Meningkat

Halaman: 
Penulis : Aurora Denata
×