logo


ICW Minta KPK Abaikan Permintaan Wiranto, Ini Alasannya

Pernyataan Wiranto tersebut, KPK bisa memaknainya sebagai upaya secara tidak langsung pemerintah untuk mengintervensi proses hukum yang dijalankan KPK

13 Maret 2018 15:14 WIB

Logo KPK.
Logo KPK. Jitunews/Latiko Aldilla Dirga

JAKARTA, JITUNEWS.COMMenkopolhukam Wiranto meminta KPK untuk menunda penetapan status tersangka pada calon kepala daerah yang terindikasi melakukan korupsi. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz menyebut imbauan tersebut mencederai terwujudnya proses demokrasi yang bersih.

"Pernyataan tersebut sesungguhnya berlawanan dengan upaya menjadikan proses demokrasi sebagai mekanisme menciptakan pemerintahan bersih," ujar Donal Fariz dalam keterangan tertulisnya, pada hari Selasa (13/3).

Donal mengatakan, proses demokrasi seperti pilkada menjadi ajang para calon kepala daerah untuk menunjukkan terobosan yang akan dihadirkan dalam pemerintahannya. Maka dari itu, masyarakat dapat menentukan kepada siapa mereka menjatuhkan pilihan untuk memimpin.


Partai Berkarya: Waktu Mepet Untuk Meladeni Suara-suara Sumbang

Jika pemerintah memiliki komitmen yang sama, maka mereka akan mendukung upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK.

"Manakala kontestan Pilkada tersebut merupakan orang yang bermasalah seperti terindikasi korupsi, seharusnya proses hukum bisa membantu masyarakat agar tidak salah pilih pemimpin daerah mereka," ujarnya.

Terkait pernyataan Wiranto tersebut, KPK bisa memaknainya sebagai upaya secara tidak langsung pemerintah untuk mengintervensi proses hukum yang dijalankan KPK.

"Seharusnya pemerintah bisa membedakan wilayah proses politik dan wilayah proses hukum yang tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Pemerintah juga tidak perlu ragu, proses hukum yang dijalankan KPK tidak akan menghentikan proses politik," terangnya.

ICW meminta KPK mengabaikan permintaan Wiranto tersebut.

"Permintaan Menkopolhukam tersebut harus diabaikan oleh KPK. Pada saat yang sama, ICW juga meminta kepada KPK untuk lebih berhati-hati (prudent) dalam memproses calon kepala daerah yang terindikasi korupsi dan tidak terbawa dalam arus politik," ujar Donal.

Ada 3 pertimbangan ICW bagi KPK untuk mengabaikan atau menolak permintaan Menkopolhukam, antara lain:

1. KPK adalah Lembaga Negara Independen yang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bebas dari intervensi kekuasaan manapun (Pasal 3 UU KPK). Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tidak dapat meminta untuk mempercepat, menunda atau bahkan menghentikan proses hukum yang dilakukan KPK.

2. Pemerintah telah mencampuradukkan proses politik dengan proses hukum. Penyelenggaraan Pilkada merupakan proses politik yang tidak boleh menegasikan dan menyampingkan proses hukum. Sebab konstitusi menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum.

3. Proses hukum oleh KPK bagian dari cara untuk menghadirkan para calon pemimpin daerah yang berkualitas dan berintegritas. Sebab mekanisme ini yang tidak dilakukan oleh partai dalam menjaring kandidat yang akan mereka usung.

Wiranto Minta KPK Tunda Penyelidikan Calon Kepala Daerah, DPR: Itu Kewenangan Pemerintah

Halaman: 
Penulis : Aurora Denata