logo


Wiranto Minta KPK Tunda Penyelidikan Calon Kepala Daerah, DPR: Itu Kewenangan Pemerintah

Menurut Bamsoet, DPR mempersilahkan Menkopolhukam menerapkan kebijakannya.

13 Maret 2018 15:00 WIB

Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo.
Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo. dok. Dpr.go.id

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet), enggan berkomentar banyak mengenai kebijakan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto, yang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunda penyelidikan seorang calon kepala daerah yang berstatus tersangka.

Menurut Bamsoeat, DPR mempersilakan Menkopolhukam menerapkan kebijakannya, karena hal tersebut merupakan wewenang yang ada di pemerintah.

“Kami tidak bisa masuk dalam domain komentar atau statement pemerintah, ya silakan aja,” ujar Bamsoet di Gedung DPR RI, Jakarta, pada hari Selasa (13/3).


Soal UU MD3, Bamsoet: DPR Masih Menunggu Presiden, Jangan Diadu-adu

Politisi Golkar itu menilai kebijakan tersebut adalah upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas nasional, khususnya pada saat menghadapi pesta demokrasi sehingga wajar apabila pemerintah berharap agar tindakan hukum terhadap kepala daerah yang sudah disinyalir melakukan tindakan pidana ditunda untuk sementara.

“Itu sisi pemerintah, kalau dari sisi DPR, kita tidak dalam posisi melakukan penilaian terhadap statement pemerintah,” pungkasnya.

Ini Jawaban Wiranto Soal Pemindahan Abubakar Ba'asyir

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar, Uty Saifin Nuha