logo


Setnov Akui Keponakannya Bagi-bagi ‘Duit Panas’ e-KTP

Dikatakan Setnov, tindakan tersebut dilakukan atas perintah dari Andi Agustinus alias Andi Narogong.

13 Maret 2018 06:15 WIB

Mantan Direktur PT Murakabi Sejahtera, yang juga keponakan Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, bergegas seusai diperiksa di gedung KPK
Mantan Direktur PT Murakabi Sejahtera, yang juga keponakan Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, bergegas seusai diperiksa di gedung KPK ANTARA FOTO

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Terdakwa perkara dugaan korupsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), Setya Novanto (Setnov), mengaku, jika keponakannya, Irvanto Hendra Pambudi, membagi-bagikan 'duit panas' e-KTP.

Dikatakan Setnov, tindakan tersebut dilakukan atas perintah dari Andi Agustinus alias Andi Narogong.

"Saudara Andi menyampaikan bahwa dia telah melakukan pengiriman-pengiriman uang kepada pihak-pihak, diantaranya disebutkan saya juga menyuruh saudara Irvanto," tukas Novanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (12/3).


KPK: Keterlibatan Setya Novanto di Kasus e-KTP Semakin Jelas

Menurut mantan Ketua DPR itu, Irvanto yang menjadi Dirut PT Murakabi Sejahtera, dijanjikan Andi akan mendapatkan pekerjaan di konsorsium pemenang tender proyek e-KTP. Soal jumlah uang yang diterima Irvanto dari Andi Narogong, Novanto sudah memaparkannya ke penyidik KPK.

"Ada beberapa (orang) yang memang diminta oleh saudara Andi mengantar, dan itu (salah satunya) adalah Irvanto. Ia dijanjikan kerjaan konsorsium untuk diminta membantu mengantar-antar. Jumlah-jumlahnya saudara Andi yang menyampaikan pada saya dan itu sudah saya sampaikan ke pihak penuntut umum melalui penyidik," papar Setnov.

Sebelumnya, Muhammad Nur alias Ahmad yang merupakan anak buah Irvanto di PT Murakabi Sejahtera di dalam persidangan mengaku mendapat perintah untuk menerima uang jutaan dolar Amerika dari Irvanto.

Ahmad mengaku, kalau dirinya menerima uang melalui tiga tahap sebesar USD 2 juta. Pada kasus korupsi proyek e-KTP, Irvanto diduga menjadi perantara pemberian USD 3,4 juta pada periode 19 Januari sampai 19 Februari 2012, untuk Novanto. Modus yang dilakukannya dengan menukarkan 'uang panas' e-KTP melalui sejumlah perusahan money changer.

Atas perbuatannya, Irvanto telah disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Soal Kasus E-KTP, KPK: Proyek Tahun Anggaran 2011 ini Diduga Dikuasai Tiga Partai Besar

Halaman: 
Penulis : Riana