logo


DPR Sebut Pembentukan Holding Migas Terburu-Buru

Menurut Inas, pencaplokan PT PGN ke dalam PT Pertamina tidak menghasilkan kinerja optimal.

13 Maret 2018 05:15 WIB

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Inas Nasrullah Zubir
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Inas Nasrullah Zubir eksplorasi.id

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Wakil Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat, Inas N Zubir, menilai, kebijakan holding migas perusahaan BUMN terlalu terburu-buru. Menurutnya, hal tersebut justru akan membuat pencaplokan PT PGN ke dalam PT Pertamina tidak menghasilkan kinerja optimal.

Di antara potensi masalah yang dianggap remeh oleh pemerintah dalam pemaksaan holding migas, yakni terdapat penolakan pemegang saham hingga 29%.

"PP No 6 tahun 2018 tentang holding migas terlalu terburu-buru karena RUPS Luar Biasa PGN yang lalu masih menyisakan masalah. Sebanyak 29% pemegang saham PGN belum menyetujui holding tersebut," kata Inas, melalui pesan tertulisnya, Senin (12/3).


DPR Sarankan Holding Migas Sebaiknya Tunggu Revisi UU

Selain itu, kata Inas, terdapat juga permasalahan hukum, di mana proses pembentukan holding tanpa melibatkan DPR sebagai fungsi pengawas dari setiap perpindahan aset kekayaan negara.

Inas bilang, pembentukan holding migas ini terjadi di tengah berlangsungnya proses gugatan Undang-Undang BUMN. Apabila gugatan ini dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), diperkirakan akan berimbas kepada turunannya termasuk PP Holding. Dengan demikian, kebijakan holding tidak memberikan kepastian hukum.

Sebelumnya, Pemerintah secara resmi telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No 6 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Negara (PMN) Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan (perseroan) atau dikenal dengan holding migas.

Soal Holding Migas, Pengamat: Ada Target Tinggi dari Negara untuk Meraih Profit

Halaman: 
Penulis : Riana