logo


DPR Akan Bahas Perubahan Nomenklatur Pertamina

Komisi VI akan segera membahas perubahan nomenklatur dengan Pertamina

9 Maret 2018 08:15 WIB

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Inas Nasrullah Zubir
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Inas Nasrullah Zubir eksplorasi.id

JAKARTA, JITUNEWS.COM – Komisi VI DPR akan segera memanggil Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait perubahan nomenklatur PT Pertamina (Persero) yang menyulut reaksi berujung gugatan oleh serikat pekerja ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Kami harus dengar dulu dari yang bikin (kebijakan perubahan nomenklatur),” beber Inas Nasrullah, Wakil Ketua Komisi VI DPR, di Jakarta, Kamis (8/3).

Dikuitp dari Dunia Energi, Inas juga menegaskan bahwa pihaknya pun akan segera membahas perubahan nomenklatur dengan Pertamina. Pasalnya, perubahan tersebut juga tidak lepas dari andil dan masukan manajemen perusahaan terutama komisaris Pertamina.


Join Venture Dengan Saudi Aramco, Serikat Pekerja Kecewa Pada Pertamina

“Komisi VI sebenarnya tidak mempermasalahkan adanya gugatan yang dilayangkan ke PTUN karena itu merupakan hak yang dilindungi undang-undang. Tapi kami berjanji akan membahas persoalan ini dalam Panja Pertamina,” tegas Inas.

Seperti diwartakan sebelumnya, pasca Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno, menerbitkan Surat Keputusan (SK) Menteri BUMN Nomor 039/MBU/02/2018 tentang Pemberhentian, perubahan Nomenklatur jabatan dan pengalihan tugas anggota-anggota Direksi Pertamina, serikat pekerja Pertamina pun melakukan unjuk rasa.

Mereka menilai adanya dugaan tindak pidana korupsi. Sebab, terbitnya SK tersebut menjadi dasar pembentukan tiga direktorat Pertamina baru, yakni Pemasaran Corporate, Pemasaran Ritel dan Logistik serta Suplai Chain dan Infrastruktur yang diperkirakan dapat menghabiskan anggaran USD 1 juta per direktorat per tahun

Penambahan direktorat tersebut pun diduga dapat memicu kelangkaan sejumlah produk Pertamina, sehingga Pertamina kembali menjadi objek politik. Pasalnya, apabila citra Pertamina jatuh, citra pemerintah pun turut merosot, terlebih jelang tahun politik 2018-2019 mendatang.

Dan puncaknya, pada Senin (5/3) lalu, Serikat Pekerja Pertamina yang tergabung dalam Forum Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) telah resmi melayangkan gugatan atas keputusan perubahan nomenklatur PT Pertamina (Persero) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Presiden FSPPB, Noviandri, mengatakan, gugatan tersebut dilakukan karena sudah merupakan kewajiban pekerja ikut menjaga kelangsungan bisnis perusahaan. Hal itu diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Pertamina dalam pasal 7 ayat (7 ) bahwa Federasi mempunyai ruang memberikan kajian dan masukan untuk mempertahankan kelangsungan bisnis perusahaan dan ini dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan perusahaan.

Serikat Pekerja Pertamina Resmi Gugat Perubahan Nomenklatur ke PTUN

Halaman: 
Penulis : Riana