logo


Soal Holding Migas, Pengamat: Ada Target Tinggi dari Negara untuk Meraih Profit

Putut pun mengungkapkan, telah menggugat Undang-undang BUMN ke Mahkamah Konstitusi. Dia meminta pasal yang mengatur untuk mencari keuntungan dihapuskan

6 Maret 2018 16:15 WIB

Inisiator Indonesia Raya Incorporated, AM Putut Prabantoro
Inisiator Indonesia Raya Incorporated, AM Putut Prabantoro ist

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Terkait rencana Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang akan membentuk holding minyak bumi dan gas (migas), Inisiator Indonesia Raya Incorporated, AM Putut Prabantoro, mengatakan, hal itu harus senafas dengan Pasal 33 UUD 1945.

"Perlu dipertanyakan, apakah holding itu senafas atau semangatnya sesuai dengan UUD Pasal 33 atau tidak. Yang menjadi pertanyaan adalah kemakmurannya gimana, holding bikin rakyat makmur atau tidak," ujar Putut di Jakarta, kemarin.

Lebih jauh, Putut menilai, meski dalih pembentukan holding adalah untuk efisiensi, namun tetap saja akan ada target tinggi dari negara untuk meraih profit. Hal ini dianggap bertentangan dengan konstitusi.


IESR: Desain Bisnis Holding BUMN Migas Masih Belum Jelas

"Di dalam UU BUMN tertulis hanya mengejar keuntungan. Sementara pasal 33 UUD 45 menjelaskan ada fungsi sosial, untuk mencapai kemakmuran rakyat," tegas Putut.

Putut mengungkapkan bahwa dia telah menggugat Undang-Undang BUMN ke Mahkamah Konstitusi. Dia meminta pasal yang mengatur tentang mencari keuntungan dihapuskan. Sidangnya sendiri telah dimulai pada hari Senin (5/3) kemarin.

"Ada potensi kerugian yang ditanggung rakyat karena kemakmuran tidak tercapai. Karena kontekstual itu, gugatan dilakukan," tegasnya.

 

DPR Sarankan Holding Migas Sebaiknya Tunggu Revisi UU

Halaman: 
Penulis : Riana