logo


Ubah Nomenklatur Pertamina, Menteri Rini Dikirimi ‘Surat Cinta’ oleh KSPMI

Pekerja berharap, proses pemilihan dilakukan secara transparan dengan mengetengahkan kapabilitas dan kompetensi teknis dan manajerial

14 Februari 2018 16:35 WIB

Ilustrasi gedung Pertamina.
Ilustrasi gedung Pertamina. JITUNEWS/Rezaldy

JAKARTA, JITUNEWS.COM – Selasa (13/2) kemarin, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melakukan perubahan nomenklatur jabatan, dan pengalihan tugas anggota direksi perusahaan perseroan PT Pertamina.

Konfederasi Serikat Pekerja Migas Indonesia (KSPMI) pun mencatat, perombakan direksi Pertamina tersebut merupakan yang ke-9 kalinya dalam 15 tahun terakhir.

Terkait hal tersebut, KSPMI pun mengirim ‘surat cinta’ alias surat terbuka ke Menteri BUMN, Rini Soemarno, untuk mempertanyakan perombakan direksi yang terlalu sering dilakukannya ini.


Perubahan Nomenklatur Direksi Pertamina Berkaitan dengan Holding Migas

Berikut isi lengkap surat KSPMI tersebut:

Kepada Ibu Rini Soemarno - Menteri BUMN Yang Saya Banggakan

Semoga ibu dalam keadaan sehat walafiat, penuh berkah dan bahagia selalu.

Saya, Faisal Yusra, Presiden Konfederasi SP Migas Indonesia (KSPMI). Semoga Ibu masih mengingatnya.

Mencermati konstelasi yang berkembang seputar pergantian direksi Pertamina. Bagi banyak pihak termasuk pekerja migas/Pertamina adalah menjadi pertanyaan bila pergantian Direksi yang akan terjadi di Pertamina adalah pergantian rezim direksi yang ke-9 selama 15 tahun.

Padahal undang-undang (UU) menegaskan dalam keadaan normal penugasan direksi BUMN adalah 5 tahun. Bisa dibayangkan pergantian yang begitu sering menunjukkan ada yang salah dalam penetapan direksi. Apakah itu masalah kinerja maupun kompetensi figur yang tidak tepat, atau kebijakannya tidak pas.

Sebagai salah satu personal yang pernah bertanggungjawab mengelola business process di Pertamina, adalah menjadi pertanyaan bila direksi Pertamina bertambah banyak sampai 11 Direksi seperti yang diberitakan akhir-akhir ini tanpa adanya perubahan proses bisnis yang signifikan. Ini dapat disimpulkan sebagai bentuk pemborosan yang nyata.

Demikian pula bila direktorat pemasaran yang direncanakan silo-silo menjadi direktur pemasaran industri dan direktur pemasaran retail ditambah direktur logistik/perkapalan. Ini akan mengganggu banyak hal di lapangan karena kenyataannya sumbernya satu sektor dan pengaturan masing-masing direktorat dengan KPI masing-masing akan menimbulkan masalah besar di area supply & distribusi.

Hal yang sama dahulu telah pernah terjadi di saat BBM dan LPG memiliki KPI terpisah. Perlu effort yang sangat besar untuk membuat keduanya bersinergi. Padahal kedua sektor itu masih dalam naungan satu direksi. Bisa dibayangkan betapa runyamnya bila tiga sektor yang bersentuhan langsung memiliki masing-masing direksi dan masing-maisng KPI/Target. Kalau sudah pernah memiliki pengalaman yang tidak baik di masa lalu mengapa harus diulangi, Bu.

Seperti yang selalu disampaikan Pekerja Migas di saat beberapa kali rencana perubahan direksi masa lalu, organisasi direksi Pertamina yang sejalan dengan proses bisnisnya sesuai maksud dan tujuannya yang diatur dalam AD dan UU Migas adalah:

1. Direktur Utama
2. Direktir Hulu & Gas
3. Direktur Hilir
4. Direktur Keuangan & IT
5. Direktur SDM
6. Direktur Portofolio Bisnis & General Affair

Pekerja migas/Pertamina berharap seluruh upaya perubahan Direksi adalah bagian dari upaya peningkatan kinerja, bukan hal lain seperti membagi-bagi kekuasaan maupun kesempatan apalagi dikaitkan dengan hal subyektif seperti politik misalnya.

Pekerja juga berharap, proses pemilihan dilakukan secara transparan dengan mengetengahkan kapabilitas dan kompetensi teknis dan manajerial dengan memberikan kesempatan Pekerja Karir yang nyata-nyata masuk dalam talent pool Pertamina sebagai bagian dari proses pembinaan dan promosi. Pekerja meyakini jabatan direksi adalah juga jabatan karir bukan jabatan politis.

Demikian masukan ini disampaikan untuk menjadi other opinion. Mohon maaf bila kurang berkenan.

Salam kinerja BUMN. Salam kinerja Pertamina. Salam NKRI.

Jakarta, 13 Pebruari 2018, 13.48 WIB

Faisal Yusra - Presiden KSPMI

Perubahan Nomenklatur Pertamina Tiru Telkom

Halaman: 
Penulis : Riana