logo


Sekjen Gerindra Tanggapi Substansi UU MD3 yang Jadi Polemik

Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani menanggapi hal-hal yang terkandung dalam Undang-Undang MD3. Salah satunya dia membantah adanya isu revisi Undang-Undang MD3 dengan pasal penghinaan Presiden.

13 Februari 2018 20:15 WIB

Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani. dok. dpr.go.id

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani menanggapi hal-hal yang terkandung dalam Undang-Undang MD3. Salah satunya dia membantah adanya isu revisi Undang-Undang MD3 dengan pasal penghinaan Presiden.

"Enggak, jadi Undang-Undang MD3 ini kan adalah Undang-Undang yang mengatur tentang mekanisme tata cara aturan main internal DPR dan DPRD. Yang kedua, kita ini produktivitas DPR ini DPRD itu produktivitas itu salah satunya adalah bagaimana menjaga stabilitas DPR dengan baik". Ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Selasa (13/2).

Dia juga mengatakan kalau revisi Undang-Undang MD3 dapat meningkatkan produktivitas dan penataan lembaga lebih baik lagi.


Soal Penyerangan Pemuka Agama, Fadli Duga Ada Oknum yang Berupaya Mengadu Domba

"Kalau revisi Undang-Undang MD3 ini dianggap bisa meningkatkan produktivitas, dan menjaga stabilitas kompakan lah ya di DPR MPR maka kita perlu lakukan, dan kira-kira itu adalah jalan keluar ya sudah kita lakukan karena dari dulu kita ingin penataan kembaga ini lebih baik lagi", tambahnya.

Selain itu, Ahmad Muzani juga memberikan pernyataan tentang imunitas DPR, yang dikatakan beberapa pengamat demokrasi ini dalam bahaya. 

"Yang pasti itu di satu sisi yg tidak boleh kedudukan hukum kesetaraan hukum harus tapi juga itu harus di maknai DPR harus di dorong lebih kritis lagi dalam memperjuangkan kepentingan rakyat kepentingan negara, semua hal yg diperlukan untuk membela kepentingan bangsa sudah diberikan, tidak lagi memiliki kemampuan dan kekuatan untuk membela negara atau membela rakyat bagaimana?", ungkapnya.

Sekjen Partai Gerindra tersebut juga menyatakan setiap anggota dewan harus memperjuangkan rakyat dan mementingkan negara.

"Berpihak imunitas yang diberikan harus dimaknai bagaimana setiap anggota dewan berani memperjuangkan kepentingan yang diwakilinya, berani memperjuangkan kepentingan negara, berani memperjuangkan kepentingan rakyat, berani bersikap berbeda dengan mainstream pada umumnya", ujarnya.

MD3 Belum Diundangkan, Fadli Zon: Tergantung Jawaban Pemerintah

Halaman: 
Penulis : Irvan Alfaris, Ratna Wilandari