logo


Soal RUU SDA, Aspadin: Mengancam Hajat Hidup Masyarakat Karena...

Menurutnya dengan adanya draf RUU tersebut banyak nasib perusahaan swasta air minum kemasan yang terancam

13 Februari 2018 19:26 WIB

Fraksi Gerindra bahas RUU sumber daya air
Fraksi Gerindra bahas RUU sumber daya air Jitunews/KhairulAnwar

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Air Kemasan Indonesia (Aspadin) Rahmat Hidayat mengatakan bahwa Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Sumber Daya Air (SDA) yang saat ini disedang digodog oleh DPR tidak memperhatikan kelangsungan nasib perusahaan swasta yang terjun di dalam usaha air kemasan.

RUU Terorisme Tak Kunjung Usai, Fadli Zon: Membuat UU Tidak Seperti Membuat Kerajinan Tangan

Menurutnya dengan adanya draf RUU tersebut banyak nasib perusahaan swasta air minum kemasan yang terancam, pasalnya didalam RUU tersebut tidak memberikan keleluasaan pengelolaan air pada perusahaan swasta.

“Sehingga ini mengancam hajat hidup masyarakat karena dalam RUU itu jelas-jelas tidak boleh melibatkan swasta masuk,” ujar Rahmat di dalam diskusi publik “Quo Vadis RUU Sumber Daya Air" yang digelar oleh Fraksi Gerindra di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (13/2).


Minggu Depan DPR Mulai Rapat RUU Antiterorisme

Tak hanya itu, Rahmat juga mengaku bingung terhadap isi draft RUU SDA yang mendorong agar sumber daya air wajib dibuka seluas-luasnya untuk masyarakat, padahal hal tersebut sangat membahayakan keberlangsungan Industri Air Kemasan.

"Di pasal 58 ayat 1 dalam draft tersebut juga disebut bahwa perusahaan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) sama seperti penyedia air minum dalam pipa. Yang berarti berhubungan infrastruktur. Padahal kita ini Manufaktur," tuturnya.

Selain itu, Rahmat juga menyesalkan tidak adanya perizinan industri untuk pihak swasta namun perizinan tersebut hanya diberikan kepada perusahaan BUMN dan BUMD.

"Kalau begitu terus swasta mau dikemanain yang selama ini berkiprah dengan berkontribusi membangun negeri dengan mengalirkan air ke sumber tertentu agar masyarakat dapat mengaksesnya," papar Rahmat.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi V DPR RI, Fary Djemy Francis memastikan bahwa pihaknya akan mencari formulasi terbaik didalam menyikapi berbagai keluhan dari Asosiasi Perusahaan Air Kemasan Indonesia.

Sekertaris Fraksi Partai Gerindra ini menjelaskan bahwa pihak swasta harus tetap diakomodir didalam RUU SDA tersebut.

"Harus ada ruang bagi masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya air. Nah untuk itu formulasinya harus terakomodasi dari kedua pihak," pungkasny

KMI Serahkan Naskah Akademik Sementara RUU Permusikan

Penulis : Khairul Anwar, Ratna Wilandari