logo


Pengesahan RUU MD3, Dahnil: Politisi Ingin Berkuasa Tanpa Batas

DPR dan parpol sudah kehilangan otoritas moral untuk berbicara soal demokrasi

13 Februari 2018 10:34 WIB

Ketua Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak.
Ketua Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak. Istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COMPengesahan revisi Undang-Undang (UU) MD3 mendapat kritikan, lantaran pasal yang dimuat membuat anggota DPR memiliki tiga kuasa tambahan yaitu pemanggilan paksa seseorang dalam rapat DPR, hak imunitas, dan dapat mengkriminalisasi pengkritik anggota DPR.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar, menyebut pengesahan tersebut sudah menyeret Indonesia ke era kegelapan demokrasi.

"Ternyata politisi kita ingin berkuasa tanpa batas. Bahkan mau mempersulit proses hukum dan memperoleh kekebalan hukum dan antikritik," ucap Dahnil pada hari Selasa (13/2).


Bupati Ngada Kena OTT, Fahri Hamzah: Biru Senang karena Merah Kena

Menurut Dahnil, DPR dan parpol sudah kehilangan otoritas moral untuk berbicara soal demokrasi. Padahal, para pendahulu kita dengan susah payah membangun demokrasi sejak era reformasi.

"Publik tidak boleh berdiam diri. Hak-hak dasar kita akan dengan mudah dirampas mereka yang ingin memiliki kekuasaan tanpa batas, dan ingin memperoleh kekebalan hukum serta mengendalikan hukum tersebut," ujarnya.

Dahnil telah memerintahkan kader-kadernya untuk tidak memilih parpol yang menyetujui revisi UU MD3 sebagai sikap penolakan.

"Saya akan memerintahkan seluruh kader Pemuda Muhammadiyah untuk tidak memilih partai politik yang telah menyeret Indonesia ke era kegelapan demokrasi dan hukum tersebut," tutupnya.

 

Pasal Penghinaan Presiden Dihidupkan, dan DPR yang Tak Boleh Dikritik

Halaman: 
Penulis : Aurora Denata
×
×