logo


Tolak Rencana Pemerintah Impor Jagung, DPD RI: Ini Masalah Serius

Bahkan Komite II akan mengajak daerah untuk menolak produk jagung hasil impor.

6 Februari 2018 19:49 WIB

Petani mengumpulkan jagung hasil panennya.
Petani mengumpulkan jagung hasil panennya. Istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Ketua Komite II Parlindungan Purba menegaskan bahwa pihaknya menolak terhadap rencana impor jagung yang akan dilakukan oleh pemerintah.

Menurutnya Komite II DPD RI akan segera mengirimkan surat protes kepada pemerintah dan juga memanggil kementerian terkait untuk mempertanyakan rencana impor jagung. Bahkan Komite II akan mengajak daerah untuk menolak produk jagung hasil impor.

“DPD akan membuat surat protes kepada pemerintah soal impor dan melakukan pertemuan dengan kementerian terkait. Ini menjadi masalah yang serius,” ujar Parlindungan Purba di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/2).


Murid Aniaya Guru Hingga Tewas, Fahira: Revolusi Mental Belum Sepenuhnya Terkondisikan

Dalam hal ini, Parlindungan Purba menilai dasar kebijakan impor jagung oleh pemerintah tidak valid, pasalnya data yang dimiliki antar kementerian terkait juga berbeda-beda, sehingga dasar impor jagung kurang kuat.

Padahal, kata Parlidungan Purba, di daerah-daerah pasokan jagung masih aman untuk memenuhi kebutuhan konsumsi ataupun industri.

“Patokan impor adalah harga di pasaran. Sekali-sekali biar petani nikmati harga. Kalau mau impor, berkunjunglah ke daerah. Kalau perlu sesuai dengan kebutuhan per provinsi. Jangan cuma berdasarkan apada Jakarta aja,” pungkasnya.

Mendag Buka Keran Impor, Gerindra Desak Komisi VI Bentuk Pansus Pangan

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar, Ratna Wilandari
×
×