logo


Pengamat Sebut Ada kerancuan Hukum dalam Holding BUMN Pertambangan

Menurut Ahmad, pemerintah tidak memiliki kewenangan atas anak perusahaan holding, terlebih di antaranya terdapat saham publik.

6 Februari 2018 13:00 WIB

Ilustrasi pertambangan batubara.
Ilustrasi pertambangan batubara. Istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Pengamat hukum sumber daya alam dari Universitas Tarumanegara, Ahmad Redi, menilai, skenario pemerintah mengendalikan holding BUMN Pertambangan dengan hak istimewa melalui saham Dwi Warna sebagaimana yang diatur pada PP 72 Tahun 2016, telah menyebabkan sengkarut persoalan hukum.

RPP Holding BUMN Migas Tinggal Diteken Jokowi

Menurut Ahmad, pemerintah tidak memiliki kewenangan atas anak perusahaan holding, terlebih di antaranya terdapat saham publik.

Sebagaimana diketahui, dalam UU Nomor 40 Tahun 2017 tentang perseroan terbatas, disebutkan bahwa anak perusahaan holding tunduk kepada induk holding.


Holding Migas, DPR: Tidak Ada Jaminan Harga Gas Bisa Turun, Siapa Berani Jamin?

"Menurut saya memang ada masalah hukum terkait hak istimewa pemerintah pada anak perusahaan holding (PT Aneka Tambang, PTBA, PT Timah) di PT Inalum. Harusnya pada Antam, PTBA, dan PT Timah ada saham publik yang tidak bisa diganggu dengan hak istimewa Pemerintah," beber Ahmad dalam keterangannya, Senin (5/2).

Ahmad melanjutkan, dengan adanya kerancuan saham Dwi Warna ini lantas membuat induk holding tidak memiliki otoritas penuh sebagai syarat konsolidasi. 

"Sehingga tujuan holding untuk meningkatkan nilai aset tidak tercapai. Dampaknya ada mekanisme Peraturan Standar Akuntansi 65 (PSAK) yang baku yang tidak dapat mengakomodir pengaturan saham dengan hak istimewa pemerintah," tandasnya.

Soal Holding Migas, Dirut PGN: Kami Membayangkan Gas Bisa Satu Harga

Penulis : Riana