logo


Fadli Zon Beberkan Empat Kejanggalan Kebijakan Impor Beras

Fadli Zon menilai rencana pemerintah yang akan mengimpor besar pada akhir Januari 2018 membuktikan adanya kekacauan di tata kelola pangan

14 Januari 2018 14:00 WIB

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon. Jitunews/Latiko Aldilla DIrga

JAKARTA, JITUNEWS.COMPlt Ketua DPR, Fadli Zon menilai rencana pemerintah yang akan mengimpor besar pada akhir Januari 2018 membuktikan adanya kekacauan di tata kelola pangan. 

La Nyalla Ngaku Dimintai Uang oleh Prabowo, Fadli Zon: Itu Miskomunikasi

"Saya menilai rencana pemerintah untuk mengimpor beras sebesar 500ribu ton pada akhir Januari 2018 hanya membuktikan kacaunya tata kelola pangan pemerintah, sekaligus menunjukkan rendahnya mutu data pangan yang selama ini mereka miliki," ujar Fadli Zon di akun Twitternya, pada Minggu (14/1).

Ia menyebut kebijakan mengimpor beras sangat aneh. Menurutnya pernyataan pemerintah tak ada yang sinkron satu sama lain. Fadli menyebutkan ada empat keanehan.


Setnov Ajukan Justice Collaborator, Mahfud MD: Bikin Sport Jantung

"Pertama, Kementan hingga saat ini masih klaim Januari 2018 ini kita mengalami surplus beras sebesar 329 ribu ton. Dengan mengacu data BPS, Kementan menyatakan sepanjang 2017 produksi beras mencapai 2,8 juta ton, sementara tingkat konsumsi kita sekitar 2,5 juta ton," jelasnya.

Menurutnya, jika angka tersebut benar seharusnya memang surplus beras. Tapi anehnya harga beras di pasar justru naik. 

Keanehan kedua, yaitu pemerintah menyebut kelangkaan beras terjadi pada golongan beras medium, yang selama ini dikonsumsi oleh kalangan menengah. Namun, izin impor yang diterbitkan Kementerian Perdagangan untuk beras premium.

"Ini kan tidak nyambung. Yang dianggap masalah adanya di mana, tapi penyelesaiannya entah di mana," ujarnya.

Keanehan ketiga yakni pemerintah berdalih impor beras di bulan ini untuk menstabilkan harga beras, disebutnya untuk keperluan umum. Sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk Permendag No 1/2018, yang disusun untuk melegitimasi impor beras, izin impor untuk keperluan umum hanya dapat dilakukan oleh Bulog.

"Silakan baca Pasal 16 Permendag No 1/2018. Nah, ini Menteri Perdagangan malah memberikan izinnya ke perusahaan lain," katanya.

Keanehan yang keempat, izin impor dikeluarkan pemerintah persis pada saat petani di Indonesia sedang menghadapi musim panen.

"Bagi saya, empat keanehan itu sudah lebih dari cukup membuktikan pemerintah selama ini memang tidak transparan dalam mengelola kebijakan pangan," ujarnya.

"Saya juga menilai yang membesar-besarkan kenaikan harga beras belakangan ini sebenarnya adalah pemerintah sendiri. Dan itu dipicu oleh aturan Harga Eceran tertinggi (HET) yang tak masuk akal," tambahnya.

Ketika keseimbangan harga di pasar beras berada di atas Rp 9.000, pemerintah malah menetapkan HET beras medium, misalnya, di angka Rp 9.450. Fadli menyebut kebijakan tersebut sulit dinalar. Muncul juga kesan kebijakan HET tersebut seakan-akan merupakan prakondisi untuk melegitimasi impor beras awal tahun ini.

"Kalau harga beras naik, sementara di sisi lain pemerintah mengklaim produksi beras sebenarnya sedang surplus, maka yang harus dilakukan pemerintah adalah operasi pasar, bukannya impor," jelasnya.

Menurutnya, impor beras di saat menjelang panen akan menekan harga gabah petani, harga gabah petani akan anjlok. 

"Kebijakan tersebut hanya menyakiti petani saja. Lagipula, angka impor 500 ribu ton itu apa dasar penghitungannya?" ujarnya.

Fadli mengatakan jika stok beras memang minus, yang artinya pemerintah selama ini berbohong dengan klaim surplus beras. Ia berharap setiap rencana impor, berapa jumlah yang diimpor dan kapan sebaiknya impor dilakukan, dapat dikaji secara matang dan transparan.

"Jadi tidak ujug-ujug muncul angka 500 ribu ton tanpa ada dasar alasannya. Hal penting lainnya, kalau memang perlu impor dengan kajian jumlah dan waktu yang sudah dikalkulasi matang, impor itu harus dilakukan oleh Bulog," terangnya.

"Jangan cari untung dengan dalih stabilkan harga. Bulog juga tidak boleh ambil untung dari impor beras. Itu sebabnya proses impor oleh Bulog juga harus transparan dan diawasi ketat. Kita tak ingin petani dihancurkan oleh impor beras. Kita juga harus mencegah impor beras ini semacam jalan perburuan rente," tutup Fadli.

Fahri Hamzah Unggah Surat Sakti Nazaruddin, Ini Tanggapan KPK

Penulis : Aurora Denata