logo


Kasus Novel Baswedan Belum Diselesaikan, Pengacara Novel Sebut Jokowi harus Malu

Sejak awal kasus itu terjadi, ada pesimisme bahwa Polri bisa menyelesaikan kasus itu. Pesimisme itu datang dari kalangan penasihat hukum dan keluarga Novel.

13 Januari 2018 06:31 WIB

Aktivis dari Sekolah Antikorupsi Indonesia Corruption Watch (Sakti) 2017 melakukan aksi teatrikal dalam rangka 120 hari teror penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan di depan Gedung KPK, Jakarta, Rabu (9/8).
Aktivis dari Sekolah Antikorupsi Indonesia Corruption Watch (Sakti) 2017 melakukan aksi teatrikal dalam rangka 120 hari teror penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan di depan Gedung KPK, Jakarta, Rabu (9/8). Jitunews/Latiko Aldilla DIrga

JAKARTA, JITUNEWS.COM -Hingga saat ini, polisi masih belum bisa mengungkap pelaku penyerangan terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Pengacara Novel Baswedan, Muhammad Isnur, mengungkapkan Presiden Joko Widodo seharusnya malu atas hal itu.

Alasannya, sejak awal kasus itu terjadi, Jokowi telah secara tegas memerintahkan jajarannya untuk secara cepat mengungkap dan menyelesaikan persoalan itu. Jokowi bahkan telah berkali-kali memanggik Kapolri Tito Karnavian untuk menanyakan perkembangan penanganan kasus tersebut.

"Menurut kami Jokowi harus malu, kok bisa perintah dia diabaikan, dia bilang ini perbuatan biadab, dia perintahkan Kapolri, jangan sampai bawahan dia tidak taat perintah dia," ujar Isnur di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta Selatan, Jumat, (13/1/2018).


Dapat 1.058 Penelepon Terkait Kasus Novel, Polisi: Ada yang Sekedar Iseng dan Tanya Perkembangan

Isnur menambahkan, memang, sejak awal kasus itu terjadi, ada pesimisme bahwa Polri bisa menyelesaikan kasus itu. Pesimisme itu datang dari kalangan penasihat hukum dan keluarga Novel. Apalagi, Novel sendiri pernah mewanti-wanti ada Jenderal Polri yang terlibat di balik penyerangan terhadap dirinya.

Itulah alasan, lanjut Isnur, mengapa koalisi masyarakat sipil menyurati Presiden. Tujuannya agar TGPF segera dibentuk. Namun sampai saat ini, belum ada tanggapan dari Istana.

"Kita minta sikap tegas pak Jokowi," ujarnya.

Kemendag Gandeng Polri Awasi Perdagangan

Halaman: 
Penulis : Marselinus Gunas
×
×