logo


Ini Bahaya Mahar Politik dalam Pilkada

Apapun masalahnya, mahar politik dalam Pemilu tidak boleh dibiarkan. Mahar politik merusak proses demokrasi.

13 Januari 2018 04:53 WIB

Ilustrasi.
Ilustrasi. Istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Mahar politik menjadi sorotan publik beberapa hari belakangan. Hal itu menncuatnya permintaan uang mliiaran rupiah oleh Partai Gerindra kepada Bakal Calon Gubernur Jawa Timur, La Nyalla Mattalitti. Hal itu terungkap setelah La Nyalla mengungkapkan kekecewaannya terhadap Partai Gerindra yang tak mengusungnya di Pilgub Jawa Timur 2018.

Apapun masalahnya, mahar politik dalam Pemilu tidak boleh dibiarkan. Mahar politik merusak proses demokrasi. Mahar politik sama bahayannya dengan politik uang. Daya rusak terhadap sistem demokrasi juga setara.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan, dampak dari mahar politik dan politik uang adalah meluasnya praktik korupsi kepala daerah usai pemilu. Kepala daerah akan berupaya untuk mengembalikan biaya yang dikeluarkannya saat Pilkada, baik untuk kebutuhan mahar politik maupun untuk politik uang.


Ini Alasan PDIP Majukan Tri Rismaharini sebagai Cagub Jatim 2018

"Kalau biaya politik masih mahal, tentu saja kepala daerah akan beresiko melakukan korupsi kembali," ujar juru bicara KPK, Febry Diansyah.

Selama KPK berdiri, kata Febry, sudah ada 78 kepala daerah yang diproses hukum, dari 92 kasus korupsi. Rata-rata kasus yang menjerat para kepala daerah itu juga berkaitan dengan upaya kepala daerah untuk mengembalikan ongkos politik yang telah digelontorkan selama Pilkada.

Bantah Ada Mahar Politik, Sandi Keluarkan Rp 100 Miliar untuk Ini

Halaman: 
Penulis : Marselinus Gunas