logo


IUPK Diperpanjang Lagi, Negosiasi Freeport Masih Belum Jelas

Bambang mengaku tak mengetahui mengapa hingga kini negosiasi tak kunjung selesai

12 Januari 2018 10:46 WIB

Area pertambangan PT Freeport Indonesia di Papua.
Area pertambangan PT Freeport Indonesia di Papua. Dok. Jitunews

JAKARTA, JITUNEWS.COM – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan untuk kembali memperpanjang izin usaha pertambangan khusus (IUPK) sementara milik PT Freeport Indonesia. Izin yang diberikan oleh pemerintah tersebut diperpanjang hingga tanggal 30 Juni 2018 mendatang.

Rapat dengan Komisi VII, Jonan Sampaikan Perkembangan Negosiasi Saham Freeport

Terkait hal itu, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Bambang Gatot, menjelaskan, alasan diperpanjangnya IUPK dikarenakan hingga saat ini proses negosiasi antara pemerintah dan perusahaan tambang kelas kakap ini tak kunjung rampung. Keduanya masih berkutat pada proses divestasi 51% saham Freeport.

"Karena sesuatu hal, negosiasi kita, maka perpanjangan (IUPK) sampai Juni 2018. Isu investmen dan perpanjangan kontrak sampai 2041, yang belum selesai ini divestasi," ujar Bambang di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (11/1).


Kementerian ESDM Perpanjang IUPK Freeport, Alasannya Ini..

Lebih lanjut, Bambang mengaku tak mengetahui mengapa hingga kini negosiasi tak kunjung selesai. Namun, ia memperkirakan bahwa negosiasi berjalan alot karena masalah harga.

"Ya mungkin masalah macam-macam, misalnya berapa konkritnya, berapa harganya, kan saya belum tahu. Negosiasi itu kan ada di Menteri BUMN (Rini Soemarno)," tukasnya.

Namun kata dia, pemerintah akan terus mengusahakan untuk dapat memiliki saham 51% dari Freeport Indonesia.

"Apakah itu jalan memutar, jalan menurun. Sebetulnya yang prinsip itu adalah pemerintah mendapatkan 51%," ujarnya.

Ia pun menyatakan, negosiasi divestasi 51% saham diharapkan bisa selesai sebelum IUPK Freeport selesai pada Juni mendatang.

"Tapi kami berharap semua bisa selesai sebelum Juni 2018. Jadi semua clear dan sesuai dengan undang-undang yang ada," pungkasnya.

 

Jokowi Tetap Ngotot Ingin Saham Freeport 51%

Penulis : Riana