logo


Jokowi Tetap Ngotot Ingin Saham Freeport 51%

Jokowi menegaskan, pemerintah tidak akan menyerah hingga memperoleh porsi saham yang lebih besar.

9 Januari 2018 09:08 WIB

Ilustrasi pertambangan Freeport Indonesia.
Ilustrasi pertambangan Freeport Indonesia. dok. Jitunews

ROTE NDAO, JITUNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, pemerintah Indonesia tidak akan mundur hingga mendapat porsi kepemilikan 51% saham Freeport, meskipun proses negosiasi masih berjalan alot hingga saat ini.

Rapat dengan Komisi VII, Jonan Sampaikan Perkembangan Negosiasi Saham Freeport

"Sudah tiga tahun nggak rampung, alot banget. Nggak apa-apa alot asalkan jangan mau kalah. Masak dapat 9,3% diam saja semuanya. Saya sudah perintahkan minimal 51%. Tapi tiga tahun belum tentu rampung," cetus Jokowi saat menghadiri Rakornas 2018 Bara JP di NTT pada hari Senin (8/1).

Lebih lanjut, Jokowi sendiri tidak merinci target penyelesaian negosiasi tersebut. Namun, mantan Wali Kota Solo itu berjanji akan mengumumkan apabila seluruh proses negosiasi sudah rampung.


Kasus Freeport, Eksponen 98: Di Mana ‘Sang Brutus’ Ginandjar Kartasasmita?

Ia lantas menegaskan, pemerintah tidak akan menyerah hingga memperoleh porsi saham yang lebih besar.

"Freeport lagi diurus. Kita ingin saham kita lebih besar. Nanti, kalau sudah rampung, saya akan jelaskan ke Bapak-Ibu semuanya," tutur Jokowi seperti dikutip dari detikfinance.

Seperti diketahui, pada bulan September yang lalu Chief Executive Officer Freeport McMoran Inc, Richard Adkerson, menyampaikan keberatan ihwal proses negosiasi divestasi saham 51 persen. Ada lima hal yang menjadi keberatan Freeport. Beberapa di antaranya terkait dengan divestasi, perpanjangan kontrak, dan due diligence (penilaian kinerja perusahaan).

Dalam hal divestasi, Freeport sepakat mendiskusikan dengan pemerintah tentang waktu penyelesaian divestasi. Freeport mengusulkan divestasi awal berlangsung sesegera mungkin lewat penawaran saham perdana, lalu divestasi penuh berlangsung bertahap dalam jangka waktu yang sama dengan yang ditentukan pemerintah.

Sedangkan terkait dengan perpanjangan kontrak, Adkerson ingin Freeport memiliki hak kontrak beroperasi sampai tahun 2041. Pasal 31 kontrak karya menyatakan: "Persetujuan ini harus berjangka waktu 30 tahun sejak tanggal penandatanganan Persetujuan ini; dengan ketentuan bahwa Perusahaan berhak mengajukan permohonan perpanjangan dua tahun berturut-turut untuk masa jabatan tersebut, yang tunduk pada persetujuan Pemerintah. Pemerintah tidak akan menahan atau menunda persetujuan tersebut secara tidak wajar. Permohonan tersebut oleh Perusahaan dapat dilakukan setiap saat."

Dalam hal due diligence, Freeport Indonesia sedang menyiapkan ruang data untuk memungkinkan pemerintah melakukan due diligence.

 

Kementerian ESDM Perpanjang IUPK Freeport, Alasannya Ini..

Penulis : Riana