logo


Kemendag Gandeng Polri Awasi Perdagangan

Kegiatan penegakan hukum di bidang perdagangan harus mencakup keseluruhan subbidang termasuk perdagangan berjangka komoditas maupun distribusi barang pokok dan penting.

8 Januari 2018 14:06 WIB

Penandatanganan MOU antara Mendag Enggartiasto Lukita dengan Kapolri Tito Karnavian.
Penandatanganan MOU antara Mendag Enggartiasto Lukita dengan Kapolri Tito Karnavian. Kemendag

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Kementerian Perdagangan dan Kepolisian Republik Indonesia menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang Penegakan Hukum, Pengawasan, dan Pengamanan di bidang perdagangan. MoU ditandatangani Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Muhammad Tito Karnavian, hari ini, Senin, tanggal 8 Januari 2018 di kantor Kementerian Perdagangan Jakarta.

"Pelaksanaan penandatanganan MoU ini bertujuan untuk mewujudkan kerja sama yang sinergis antara Kementerian Perdagangan dan Polri dalam pelaksanaan kegiatan penegakan hukum, pengawasan, dan pengamanan di bidang perdagangan," ungkap Mendag Enggar.

MoU ini merupakan perpanjangan dari MoU yang ditandatangani pada tanggal 4 Januari 2013 dan telah berakhir pada tanggal 4 Januari 2018. MoU juga merupakan kesinambungan dari penandatanganan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Penegakan Hukum, Pengawasan, Pengamanan Perdagangan di bidang Perlindungan Konsumen, kegiatan Perdagangan dan Metrologi Legal antara Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Syahrul Mamma, dan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia, Ari Dono Sukmanto, pada tanggal 20 Desember 2017.


Paham Kondisi Politik Papua yang Tak Sehat, Kapolri Minta Penyerang Kemendagri Dipidana

Kegiatan penegakan hukum di bidang perdagangan harus mencakup keseluruhan sub-bidang termasuk perdagangan berjangka komoditas maupun distribusi barang pokok dan penting. Untuk itu, Kementerian Perdagangan dan Kepolisian Republik Indonesia telah menyusun MoU penegakan hukum yang mencakup seluruh kegiatan perdagangan.

Kementerian Perdagangan memiliki tugas pokok dan fungsi untuk mengawal lima undang-undang yaitu Undang-Undang Metrologi Legal, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi, Undang-Undang Sistem Resi Gudang dan Undang-Undang Perdagangan.

"Pelaksanaan Undang-Undang ini tidak mudah karena terdapat beberapa kendala yang dihadapi Kementerian Perdagangan, khususnya keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang dimiliki Ditjen PKTN dan Bappebti sebagai unit yang mengawal Undang-Undang tersebut. Untuk itu, perlu kerja sama dengan Polri dalam hal penegakan hukum, pengawasan, dan pengamanan perdagangan," ungkap Mendag.

Melalui MoU ini, Kemendag dan Polri sebagai lembaga negara yang melaksanakan fungsi penegakan hukum sepakat untuk saling mendukung dalam menyelesaikan tanggung jawab penegakan hukum, pengawasan, dan pengamanan perdagangan sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Ruang lingkup MoU meliputi koordinasi kegiatan dalam bidang pertukaran data dan/atau informasi, penegakan hukum, pengawasan, pengamanan, dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia.

"Kerja sama ini adalah awal yang baik. Yang diperlukan saat ini adalah langkah konkret dalam pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum yang hasilnya dapat segera dirasakan masyarakat, termasuk pelaku usaha dan konsumen," ujar Kapolri Tito.

Menurut Tito, dalam pelaksanaan penegakan hukum dan pengawasan, Polri sepakat untuk memberikan dukungan berupa bantuan taktis, teknis, upaya paksa, dan konsultasi. Dalam kaitannya dengan kegiatan penegakan hukum, Polri sepakat untuk tetap mengedepankan Kemendag.

Di sisi lain, Kemendag sepakat memberikan dukungan keterangan ahli, maupun pertukaran data dan informasi yang diperlukan Polri dalam penegakan hukum. Proses penegakan hukum juga dilaksanakan melalui koordinasi dan pengawasan (Korwas) oleh Penyidik Polri terhadap PPNS Kementerian Perdagangan.

Sebagai tindak lanjut MoU dan Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani, selain melakukan penyusunan rencana kerja di tingkat pusat oleh unit Eselon I di Kemendag dan Polri, kerja sama ini juga akan dilakukan di tingkat daerah. Di tingkat provinsi, dilaksanakan antara Gubernur dan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) dan di tingkat kabupaten/kota antara Bupati/Walikota dan Kepala Kepolisian Resor/Kota/Kota Besar/Metro (Kapolres/ta/tabes/metro).

"Ke depan, diharapkan penegakan hukum, pengawasan dan pengamanan perdagangan semakin meningkat dan jumlah barang maupun pelaku usaha tidak sesuai ketentuan terus berkurang," pungkas Mendag.

Jelang Tahun Baru, Kemendag Pastikan Harga Pangan Terkendali dan Pasokan Aman di Papua

Halaman: 
Penulis : Vicky Anggriawan
×
×