logo


Tahun 2018, KKP Tetap Fokus Jalankan Program Dukungan Langsung untuk Pembudidaya Ikan

Bentuk dukungan tersebut, antara lain baik berupa fasilitasi kemudahan akses maupun bentuk dukungan langsung berupa input produksi.

22 Desember 2017 15:19 WIB

Ilustrasi pembudidaya ikan
Ilustrasi pembudidaya ikan Dok.DJPB-KKP

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tetap akan memprioritaskan program dukungan langsung bagi pembudidaya ikan dalam pagu indikatif APBN T.A. 2018 yang mencapai Rp 944,85 miliar. 

Dari angka tersebut sebagian besar diperuntukkan untuk dukungan langsung kepada masyarakat pembudidaya ikan melalui program-program prioritas. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto, mengatakan hal tersebut di Jakarta pada hari Kamis (21/12).

Menurut Slamet, pembudidaya skala kecil harus distimulan agar mampu mengembangkan kapasitas usahanya. Bentuk dukungan dimaksud antara lain berupa kemudahan akses maupun dukungan langsung berupa input produksi.


KKP Gencarkan Fasilitas Akses Pembiayaan Bagi Pembudidaya Ikan

Ia juga memastikan bahwa dukungan seperti sarana produksi budidaya dan pakan mandiri telah melalui tahapan kajian yang berbasis kebutuhan pada tingkat masyarakat.

Sebelumnya, Sekjen Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI), Agung Sudaryono, menilai, bantuan yang diberikan KKP kurang efektif untuk menciptakan pembudidaya yang mandiri.

Menanggapi hal tersebut, Slamet menilai, sah-sah saja memiliki persepsi yang berbeda. Namun, ia memastikan bahwa program yang diberikan telah tepat dan dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat.

Namun demikian, kritik yang bersifat konstruktif akan menjadi masukan bagi perbaikan ke depan. Ia juga menilai, semua pihak punya tanggung jawab yang sama untuk membangun ekonomi pembudidaya.

KKP konsisten agar alokasi anggaran bisa langsung dirasakan masyarakat. Bukan hanya bantuan langsung, KKP juga memberikan berbagai fasilitas untuk memudahkan akses terhadap pembiayaan dan perlindungan usaha.

Slamet mencontohkan, untuk mempermudah mengakses program pembiayaan, KKP telah mendorong sertifikasi hak atas tanah pembudidaya ikan. Begitu juga untuk memberikan perlindungan usaha, KKP telah meluncurkan program asuransi bagi pembudidaya ikan sekala kecil dan merupakan skema asuransi pertama di Indonesia.

"Kalau KKP dianggap hanya membagi-bagi bantuan tanpa ada program pendukung, itu tidak benar. Khusus dukungan seperti sarpras ini kan sifatnya hanya stimulan saja, nantinya diharapkan bagi yang berhasil akan menularkan keberhasilannya kepada pembudidaya lain. Memang ada beberapa yang kurang berhasil, namun dipastikan apa yang KKP berikan berdampak positif terhadap ekonomi masyarakat dan nasional dan ini dibuktikan dengan data yang ada," jelas Slamet.

Menurutnya, efektif tidaknya program dapat dilihat dari indikator dampak yang ditimbulkan.

"Program tahun 2018 kan mengacu pada pertimbangan kinerja tahun ini. Hasil kajian dan berdasarkan data yang ada menunjukkan bahwa program ini memberikan efek positif baik secara makro maupun mikro ekonomi," imbuhnya.

BPS mencatat, bulan September tahun 2017, nilai tukar usaha pembudidaya ikan (NTUPi) tercatat sebesar 110,54 meningkat 1,12 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa usaha budidaya yang dilakukan masyarakat lebih efisien dan memberikan nilai tambah yang lebih baik.

Begitu juga hasil kajian menunjukkan rata-rata pembudidaya ikan memiliki pendapatan sebesar 3 juta rupiah, artinya mereka berada jauh di atas indikator garis kemiskinan yang ditetapkan BPS.

Angka ini turut memberikan andil pada penurunan gini ratio yang hingga semester 1 tahun 2017 mencapai 0,393.

Di sisi lain, Kepala Pusat Kajian Pembangunan Perikanan dan Peradaban Maritim, Suhana, dalam keterangannya, menyatakan bahwa neraca perdagangan ekspor perikanan budidaya positif selama tiga tahun terakhir.

"Kalau mengkaji data International Trade Center, kinerja neraca perdagangan sub sektor ini menunjukkan tren positif," ungkap Suhana.

Suhana juga menilai, jika dilihat dari proporsi komoditas, justru komoditas udang menempati urutan teratas dalam memberikan kontribusi terhadap total nilai ekspor produk perikanan nasional yaitu sebesar 31 persen dengan nilai ekspor mencapai 1,28 miliar dolar AS. Artinya, komoditas budidaya justru memberikan peluang sangat tinggi terhadap pemenuhan devisa.

BPS juga mencatat tahun 2016 nilai ekspor sub sektor perikanan budidaya Indonesia mencapai 1,68 miliar dolar AS atau memberikan share sebesar 40,3 persen terhadap total ekspor produk perikanan atau naik 4,1 persen dari tahun 2015.

Sementara itu, nilai impor sub sektor ini mencapai 23,8 juta dolar AS. Angka ini menunjukkan bahwa neraca perdagangan sub sektor perikanan budidaya mengalami surplus sebanyak 1,65 miliar dolar AS.

Secara makro, perikanan budidaya juga memberi andil besar terhadap kinerja pertumbuhan PDB Perikanan yang berada di atas rata rata sektor lain yakni sebesar 6,79 pada triwulan 3 tahun 2017.

Tercatat tahun 2016 nilai produksi perikanan budidaya mencapai Rp 146,65 triliun dan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2012 s.d 2016) nilai produksi perikanan budidaya mengalami kenaikan rata-rata per tahun sebesar 19,3 persen.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Catfish Club Indonesia, Imza, mengatakan bahwa bantuan KKP terutama mesin pembuat pakan sangat membantu masyarakat. Hanya saja, menurutnya, khusus untuk pembudidaya pemula harus diimbangi dengan pendampingan yang intensif. Di samping itu, penguatan kelembagaan harus didorong sehingga pembudidaya memiliki akses terhadap informasi pasar.

Sedangkan Kadir, Ketua Pokdakan Mina Danu Lestari di Desa Wanakarta, Indramayu, menilai, bantuan KKP sangat membantu bagi peningkatan kapasitas usaha budidaya.

"Pemerintah telah banyak membantu, mulai dari penataan saluran, rehab tambak, bantuan sarana prasarana, dan akses pinjaman lunak. Hasilnya, bisa terlihat dan dirasakan dampaknya," akunya.

KKP Lindungi Pembudidaya Ikan Kecil dengan Asuransi

Halaman: 
Penulis : Riana
×
×