logo


KKP Lindungi Pembudidaya Ikan Kecil dengan Asuransi

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, sendiri dijadwalkan akan menyerahkan secara simbolis polis asuransi kepada perwakilan penerima bantuan program asuransi perikanan bagi pembudidaya skala kecil di Jakarta, Rabu (13/12) esok.

12 Desember 2017 13:58 WIB

Seorang nelayan memperbaiki jaring cantrang di dermaga Karangsong, Indramayu, Jawa Barat, Rabu (11/2).
Seorang nelayan memperbaiki jaring cantrang di dermaga Karangsong, Indramayu, Jawa Barat, Rabu (11/2). Antara

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merealisasikan program Asuransi Perikanan bagi pembudidaya ikan skala kecil. Program tersebut merupakan kerja sama antara KKP dan PT. Asuransi Jasa Indonesia/Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) dan merupakan skema polis asuransi pertama di Indonesia yang menyentuh pembudidaya ikan.

Tahun 2017, setidaknya sebanyak 2.004 orang pembudidaya ikan skala kecil dengan luas lahan 3.300 hektar akan dilindungi program asuransi ini.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto, mengatakan bahwa asuransi ini akan memberikan jaminan perlindungan atas resiko (serangan wabah penyakit ikan dan/atau bencana alam) yang dialami oleh pembudidaya skala kecil.


Nelayan: KKP Masih Lemah dalam Pendataan Nelayan Penerima Asuransi

Menurutnya, pembudidaya ikan skala kecil sulit bangkit saat dihadapkan pada kegagalan produksi. Oleh karena itu, asuransi ini menjadi sangat penting untuk memberikan perlindungan bagi pembudidaya skala kecil agar usahanya berlanjut.

“Kita ingin pembudidaya ikan skala kecil ini lebih berdaya. Oleh karena itu, negara hadir untuk memberikan jaminan keberlanjutan usaha yang digeluti mereka. Tahun 2017 kita inisiasi skema ini, dan ke depan harapannya akan lebih banyak lagi yang terlindungi dengan asuransi ini,” jelas Slamet dalam keterangannya usai menghadiri acara soft launching Ko-Asuransi (konsorsium asuransi) dan penandatanganan perjanjian kerja sama Asuransi Usaha Budidaya Udang di Maipark Ballroom Gedung Permata Kuningan Jakarta pada hari Senin (11/12) kemarin.

Turut hadir dalam acara tersebut Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia, Dody A. S. Dalimunthe; Deputi Komisioner Pengawas IKNB II OJK, M. Ihsanuddin; Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia, Dadang Sukresna; dan peserta Ko-Asuransi.

Sebagaimana diketahui, Ko-Asuransi dibentuk atas kerja sama antara Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan KKP untuk memfasilitasi pertanggungan program Asuransi Usaha Budidaya Udang (AUBU).

Slamet menambahkan, program asuransi ini merupakan bentuk implementasi amanat Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Tambak Garam dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 18 Tahun 2016 tentang Jaminan Perlindungan atas Resiko kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam”.

Sebagai gambaran, bentuk bantuan program ini adalah pembayaran premi asuransi perikanan senilai Rp 450.000,- per hektar per tahun dengan manfaat pertanggungan Rp15.000.000 per ha. Untuk memenuhi nilai tersebut, KKP mengalokasikan anggaran senilai Rp 1,48 miliar pada tahun 2017 ini.

KKP menetapkan kriteria calon penerima premi asuransi ini antara lain memiliki kartu pembudidaya ikan (aquacard); diutamakan program sehatkan dan sudah tersertifikasi Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB); dan merupakan pembudidaya ikan skala kecil dengan pengelolaan lahan kurang dari 5 hektar dengan menggunakan teknologi sederhana.

Sebagai informasi, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, sendiri dijadwalkan akan menyerahkan secara simbolis polis asuransi kepada perwakilan penerima bantuan program asuransi perikanan bagi pembudidaya skala kecil di Jakarta pada hari Rabu (13/12) esok.

 

KKP Pastikan Asuransi Dapat Memberikan Kenyamanan Kepada Para Nelayan

Halaman: 
Penulis : Riana