logo


Putusan Pleno untuk Menunggu Hasil Praperadilan Setya Novanto Sudah Tak Berlaku

Ahmadi mengatakan jika DPP tidak menggelar Munaslub maka DPP bisa dibekukan

7 Desember 2017 16:46 WIB

Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto (tengah) didampingi Sekjen Partai Golkar Idrus Marham (kanan) dan Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid (kiri) bersiap memimpin Rapat Pleno di Kantor DPP Partai Golkar, Palmerah, Jakarta Barat, Rabu (11/10).
Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto (tengah) didampingi Sekjen Partai Golkar Idrus Marham (kanan) dan Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid (kiri) bersiap memimpin Rapat Pleno di Kantor DPP Partai Golkar, Palmerah, Jakarta Barat, Rabu (11/10). Jitunews/Latiko Aldilla Dirga

JAKARTA, JITUNEWS.COMPolitisi Golkar, Ahmadi Noor Supit mengatakan DPP tidak memiliki alasan untuk menolak menggelar Munaslub setelah 31 DPD I Golkar menyerahkan permintaan menyelenggarakan Munaslub.

Tak Diizinkan Jenguk Setya Novanto, Fahri Hamzah: KPK Ini Memang Aneh

"Kan secara resmi 31 DPD kemarin artinya lebih dua pertiga meminta Munaslub artinya tidak ada alasan lagi DPP tidak melaksanakan," kata Ahmadi di gedung DPR, Kamis (7/12).

Selain itu, sebagai implikasi masuknya surat permintaan Munaslub dari DPD I, maka secara otomatis hasil putusan pada rapat pleno tanggal 21 November untuk menunggu hasil praperadilan Setya Novanto tidak berlaku lagi.


Setya Novanto Jalani Sidang Perdana di PN Tipikor Rabu Depan

"Tidak bisa lagi keputusan DPP itu dipakai yang menunggu praperadilan itu, enggak bisa karena sudah ada permintaan dua pertiga jadi itu yang harus dilaksanakan," jelasnya.

Ahmadi mengatakan jika DPP tidak menggelar Munaslub maka DPP bisa dibekukan. Karena permintaan Munaslub itu karena DPD I menganggap DPP tidak bisa lagi melaksanakan tugas menjalankan fungsi kepartaian.

"DPP bisa dibekukan kalau tidak melaksanakan itu, karena sudah dua pertiga itu, dalam keadaan apapun dalam keadaan normal sekalipun kalau ada permintaan dua pertiga atau lebih dari DPD I untuk Munaslub harus dilaksanakan," jelasnya.

Ahmadi mengatakan pengunduran diri Setya Novanto sudah tidak dapat mempengaruhi keputusan Munaslub.

"Ini enggak perlu ada pemecatan lagi. Dengan dua pertiga sebetulnya enggak dibutuhkan lagi pengunduran diri, pemecatan itu enggak dibutuhkan lagi. Bahwa DPP dianggap oleh DPD I tidak bisa lagi melaksanakan tugas-tugasnya oleh karena itu harus melaksanakan Munaslub sudah selesai itu secara AD/ART," kata Ahmadi

KPK: Silakan Saja Dalil Pihak Novanto Segunung, Kami Dua

Penulis : Aurora Denata