logo


Holding BUMN Dinilai Bahayakan Aset dan Kekayaan Bangsa

Anak perusahaan BUMN (PT. Antam, PT. Timah dan PT. Bukit Asam) tidak lagi berstatus BUMN hal ini dikarenakan sebagian besar sahamnya tidak lagi dimiliki Negara.

6 Desember 2017 16:08 WIB

Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta.
Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta. dpr.go.id

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Sekretaris Fraksi PKS, Sukamta mengatakan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki peran strategis dalam pembangunan dan bagian dari kedaulatan negara atas sumber-sumber kekayaan negara. Untuk itu harus ada jaminan agar aset strategis negara yang menguasai hajat hidup orang banyak itu tetap dikuasai negara dan ini amanat konstitusi.

Ketua DPP Hanura: Holding BUMN Harus Sejahterakan Rakyat

"Salah satu yang kita kritisi adalah kebijakan holding sektor pertambangan seiring PP Nomor 47/2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Saham Perusahan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) yang menempatkan PT. Antam Tbk, PT. Bukit Asam Tbk ataupun PT. Timah Tbk sebagai anak perusahaan PT Inalum," terang Sukamta di Jakarta, Rabu (6/12).

Sukamta menjelaskan, berdasarkan PP No.72/2016 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada BUMN dan Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa anak perusahaan BUMN adalah perseroan terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh BUMN atau perseroan terbatas yang dikendalikan oleh BUMN.


DPR Tolak Holding BUMN

Oleh karena itu, kata dia, anak perusahaan BUMN (PT. Antam, PT. Timah dan PT. Bukit Asam) tidak lagi berstatus BUMN hal ini dikarenakan sebagian besar sahamnya tidak lagi dimiliki Negara. Akibatnya, Pemerintah melalui Menteri BUMN tidak memiliki kewenangan terhadap anak perusahaan BUMN.

"Serangkaian kebijakan ini akan berdampak luas, berpotensi membahayakan BUMN serta aset dan kekayaan bangsa," tuturnya.

Dalam hal ini, Sukamta menilai kasus Indosat sudah cukup jadi pembelajaran bagi bangsa ini. Dengan perubahan struktur BUMN seperti ini, maka peluang untuk melepas dan mengalihkan saham-saham perusahaan yang bukan lagi masuk definisi BUMN menjadi terbuka. Apalagi di sisi lain, pemerintah sedang membutuhkan dana segar Rp.500 Triliun untuk membiayai proyek infrastruktur yang sudah “kadung” dibangun dan untuk membayar utang jatuh tempo serta untuk divestasi saham Freeport senilai Rp.50-100 Triliun.

“Dengan kebutuhan dana sebesar itu, berbagai cara sudah dilakukan, menaikkan harga dari layanan publik (menaikkan tarif listrik, tarif tol, harga BBM), menambah pajak dan menaikkan bunga, lalu melakukan securitisasi asset PT. Jasa Marga, dan lain sebagainya,” tambahnya.

Anggota Komisi I DPR RI ini mengatakan bahwa pihaknya di Fraksi PKS akan terus mengkritisi dan mengawasi Kebijakan Holding BUMN khususnya sektor pertambangan, dengan memastikan bahwa anak perusahaan BUMN yang ada tidak keluar dari strategi besar Holding.

“Perlu transparansi formula proses transisi holding ke dalam BUMN yang masuk dalam skema Holding. Strategi pengelolaan BUMN harus dilakukan dalam upaya menguasai dan mengelola pertambangan nasional, sebagaimana amanah UUD 45 Pasal 33,” tukasnya.

Inas Nasrullah Zubir: Banyak Kalangan yang Salah Mengartikan Holding

Penulis : Khairul Anwar, Vicky Anggriawan