logo


Rapat dengan Komisi VII, Jonan Sampaikan Perkembangan Negosiasi Saham Freeport

Jonan bersama Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar mengatakan negosiasi antara pemerintah dan Freeport masih terus berlangsung

5 Desember 2017 16:09 WIB

Menteri ESDM Ignasius Jonan.
Menteri ESDM Ignasius Jonan. Jitunews/Latiko Aldilla Dirga

JAKARTA, JITUNEWS.COMMenteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Ignasius Jonan menyampaikan perkembangan dan negosiasi divestasi 41 persen saham PT Freeport Indonesia dalam Rapat dengan Komisi VII DPR. Jonan bersama Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar mengatakan negosiasi antara pemerintah dan Freeport masih terus berlangsung. 

Soal Isu Jadi Pengganti Setya Novanto di DPR, Aziz Syamsudin: Amin

"Sampai saat ini, negosiasi sudah dilakukan dan mulai dibahas legal drafting soal akuisisi saham," kata Jonan di ruang Rapat Komisi VII DPR, Selasa (5/12).

Jonan mengatakan untuk mencapai divestasi 51 persen, sebanyak 40 persen participating interest Rio Tinto, perusahaan tambang terbesar kedua di dunia asal Australia, akan diakuisisi oleh BUMN yang ditugaskan pemerintah bersama-sama dengan BUMD.


Sekjen dan Pimpinan DPR Diperiksa MKD Soal Pelanggaran Etik Setya Novanto

"Selanjutnya kepemilikan FCX di PT Indocopper sebesar 9 persen juga akan dibeli oleh pemerintah Indonesia sehingga totalnya kurang lebih akan mencapai 51 persen," jelasnya.

Jonan mengatakan sampai sekarang masih menunggu dari Kementerian BUMN yang ditugaskan untuk menjadi juru runding divestasi saham Freeport.

"Tapi intinya diharapkan apabila akuisisi ini selesai kepemilikan saham pihak Indonesia secara agregat bisa mencapai 51 persen kurang lebih di tahun 2018. Perjanjiannya mungkin akan dibuat dalam waktu dekat ini, sedang dibuat legal drafting," ujarnya.

Porsi Kementerian ESDM dalam negosiasi Freeport yakni memastikan kelanjutan operasi dan pembangunan smelter dalam 5 tahun sejak Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Freeport diterbitkan.

"Kalau menurut hasil feasibility study yang disampaikan kepada kami, ini tampaknya lokasinya adalah ekspansi operasi smelter di Gresik," katanya.

Kementerian saat ini tengah menyiapkan draft IUPK yang akan dilampiri keputusan atau peraturan pemerintah (PP) mengenai peningkatan penerimaan negara dari operasi Freeport dan badan usaha tambang lainnya dan juga dari hasil perundingan Kemnterian BUMN dengan PTFI.

"Mengenai dukungan regulasi, RPP sudah difinalkan sekarang tentang perlakuan penerimaan negara, baik dari sisi prpajakan maupun PNBP, terhadap KK yang berubah menjadi IUPK. Jadi ini leading sector-nya Kementerian Keuangan, kami ikut di panitia antar-kementerian untuk harmonisasi," jelasnya.

Jona mengatakan pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika saat ini sedang menyusun Rancangan Perautan Daerah terkait pungutan daerah, seperti retribusi penggunaan air permukaan menjadi penggunaan air sungai.

"Yang sekarang juga sedang dinego denda yang harus dibayar oleh PTFI untuk penggunaan air permukaan di tahun-tahun sebelumnya," ujar Jonan.

Pemerintah Harus Lakukan Tindakan Luar Biasa Atasi KLB Difteri

Penulis : Aurora Denata