logo


Gubernur Kalbar: Investasi untuk Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Perusahaan juga berkewajiban meningkatkan SDM masyarakat sekitar untuk mengelola Pabrik tersebut

25 November 2017 16:37 WIB

Peresmikan pabrik kelapa sawit PT Ichtiar Gusti Pudi (IGP) di Dusun Nahaya, Desa Amboyo Selatan, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Sabtu (25/11)
Peresmikan pabrik kelapa sawit PT Ichtiar Gusti Pudi (IGP) di Dusun Nahaya, Desa Amboyo Selatan, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Sabtu (25/11) Jitunews/Ngadri

PONTIANAK, JITUNEWS.COM - Gubernur Kalbar, Drs Cornelis MH mengimbau setiap investasi yang masuk di Provinsi Kalbar sudah seharusnya membawa kesejahteraan bagi masyarakat sehingga mengurangi angka kemiskinan.

"Saya berharap, dengan adanya pabrik ini meningkatkan kesejahteraan kita semakin hari semakin baik. Investasi ini adalah jangka panjang, bukan satu tahun, bukan 10 tahun atau 20 tahun. Ini bisa 90 tahun. Nah oleh karena itu perlu dijaga, perlu dirawat bersama-sama perusahaan dan masyarakat sekitar,” kata Cornelis ketika meresmikan pabrik kelapa sawit PT Ichtiar Gusti Pudi (IGP) di Dusun Nahaya, Desa Amboyo Selatan, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Sabtu (25/11).

Gubernur Kalbar, Cornelis, MH didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kalbar, Frederika Cornelis, Bupati dan Wakil Bupati Landak, disambut dengan upacara adat dan tarian Dayak serta Melayu, jajaran Direksi PT. IGP Konsulat dari Malaysia serta tamu undangan lainnya. Selain para pejabat dari Provinsi Kalbar dan Kabupaten Landak, warga masyarakat sekitar pabrik juga turun menghadiri.


Pemkot Pontianak Dirikan Rumah Baca, Peminatnya Masih Cukup Banyak

Gubernur Kalbar juga menekankan, setelah 90 tahun beroperasi, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, investasi pabrik wajib dikembalikan kepada Negara dan dikelola langsung oleh masyarakat sekitar. Perusahaan juga berkewajiban meningkatkan SDM masyarakat sekitar untuk mengelola Pabrik tersebut.

"Anggaran CSR supaya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Tolong bapak pemilik perusahaan ini, pemegang saham pengendali juga memberikan pendidikan apakah itu akuntan, ahli pertaniannya, perkebunannya, managementnya, untuk dididik mulai dari SMA hingga S1 dan S2. Sehingga nanti dikembalikan ke sini dia bisa mengelola dengan baik,” jelasnya.

Selain itu, Mantan Bupati Landak juga mengimbau kepada masyarakat agar menjaga investasi yang masuk, jangan sampai marah sedikit lalu merusak pabrik, jika ada masalah sosial atau lingkungan agar segera dikomunikasikan dengan pihak terkait seperti camat dan kades, sehingga bisa dicarikan jalan keluar terbaik.

Sementara itu Bupati Landak, Karolin Margret Natasa menjelaskan saat ini luas areal existing perkebunan di Kabupaten Landak telah mencapai 188.861 HA.

Perkebunan Kelapa Sawit merupakan komoditi terluas, mencapai 112.873 HA, selebihnya seluas 75.988 HA merupakan komoditi karet, kakao dan tanaman perkebunan lainnya.

“Perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Landak merupakan andalan utama kita. Kalau harga CPO turun, Ekonomi di Kabupaten Landak juga ikut turun,” kata Karolin.

Mantan Anggota DPR RI itu juga melaporkan jumlah perusahaan perkebunan pemegang IUP di Kabupaten Landak sebanyak 49 perusahaan, namun PKS yang sudah dibangun baru 6 termasuk PKS PT. IGP yang baru diresmikan tersebut.

“Jadi PT. IGP sudah memenuhi ketentuan yang berlaku terkait dengan keharusan untuk memiliki pabrik pengelolaan setelah memiliki perizinan lahan lebih dari 1.000 HA,” ungkap Karolin.

Kepada pihak perusahaan, Bupati millenial ini berpesan agar memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku. Ada pengaturan tentang ketenagakerjaan, undang-undang perkebunan, dan Lingkungan Hidup.

Karolin juga berharap pihak perusahaan dapat membantu masyarakat meningkatkan kesejahteraan mereka. “Karena niatan awal pemerintah memberikan izin untuk berinvestasi terutama investasi modal asing masuk ke Indonesia adalah bagaimana membantu masyarakat meningkatkan taraf hidupnya. Kalau memenuhi ketentuan dan kriteria yang berlaku saya yakin tujuan itu juga dapat tercapai. Waktunya plasma dibagi, tolong dibagi, ketika mengerjakan inti dan plasma, sama-sama dikerjakan,” imbuh Karolin.

Dirinya juga menyoroti konflik sosial yang sering terjadi antara pihak perusahaan dan masyarakat.Permasalahan tersebut kerap kali muncul karena pihak perusahaan tidak sepenuhnya memenuhi kewajibannya kepada masyarakat.

Karolin meminta agar pihak perusahaan terlebih dahulu berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

Gubernur Kalbar: Gereja Harus Perhatikan Kondisi Sosial Masyarakat

Halaman: 
Penulis : Ngadri, Aurora Denata