logo


PLN dan Supreme Energy Teken Amandemen PPA Proyek Panasbumi Rantau Dedap

PT Supreme Energy Rantau Dedap (SERD) dan PT PLN (Persero) telah menandatangani amandemen Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (Power Purchase Agreement/(PPA) untuk Proyek Panasbumi Rantau Dedap

21 November 2017 14:09 WIB

Kementerian ESDM

JAKARTA, JITUNEWS.COM - PT Supreme Energy Rantau Dedap (SERD) dan PT PLN (Persero) telah menandatangani amandemen Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (Power Purchase Agreement/(PPA) untuk Proyek Panas Bumi Rantau Dedap yang berada di Kabupaten Muara Enim dan Lahat, Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan

Gerindra Tak Khawatirkan Rencana KemenESDM-PLN yang Ingin Hapuskan Listrik Non Subsidi

Amandemen PPA untuk proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Rantau Dedap ini ditandatangani oleh President & CEO SERD, Supramu Santoso, dan Direktur Utama PT PLN (Persero), Sofyan Basir, di kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada hari Kamis (16/11). Penandatanganan naskah amandemen PPA tersebut disaksikan oleh Menteri ESDM, Ignasius Jonan.

“Penandatanganan ini menunjukkan bahwa pemerintah cukup fleksibel dan akomodatif terhadap energi baru terbarukan. Kesepakatan tentang harga listrik untuk Rantau Dedap ini juga merupakan itikad baik pemerintah bagi pengembangan panas bumi,” ujar Supramu.


Pemerintah dan PLN Kaji Penghapusan Golongan 1.300-3.300 VA

Amandemen PPA yang mencakup penyesuaian tarif ini merupakan tahapan penting bagi proyek PLTP Rantau Dedap, setelah selesainya pemboran enam sumur eksplorasi pada tahun 2015 dan studi kelayakan pada tahun 2016 lalu. Kegiatan eksplorasi itu mengkonfirmasikan bahwa kapasitas yang akan dihasilkan cukup untuk membangun pembangkit listrik dengan kapasitas hingga 86 MW (net) untuk tahap 1 (pertama).

Untuk proyek PLTP Rantau Dedap ini, proses penyesuaian harga listrik dan amandemen PPA ini telah dimulai sejak tahun 2016 dan pada awal bulan November 2017, Menteri ESDM akhirnya menyetujui penyesuaian harga tersebut.

“Keberhasilan penyesuaian tarif ini merupakan hasil negosiasi yang intensif dan konstruktif antara para pihak, yang didorong oleh persamaan tujuan untuk mempercepat pengembangan energi panas bumi sebagai bagian dari energi baru terbarukan di Indonesia,” ujar Supramu.

Setelah tahapan penyesuaian tarif, SERD akan melaksanakan proses financial close, pemboran eksploitasi, dan konstruksi pembangkit listrik untuk mencapai Commercial Operation Date (COD) pada tahun 2020 mendatang. Listrik yang dihasilkan akan dikirim ke jaringan Sumatera yang dibangun dan dimiliki oleh PT PLN (Persero) berdasarkan PPA selama 30 tahun.

PLTP Rantau Dedap adalah Proyek Strategis Nasional dan termasuk ke dalam Program Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik 10.000 MW Tahap II berdasarkan Peraturan Presiden No. 04 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 15/2010 jo.01/2012 jo. 21/2013.

“Proyek panas bumi Rantau Dedap mencerminkan upaya yang terus-menerus dan komitmen kuat dari Supreme Energy dalam pengembangan energi panas bumi di Indonesia. Apalagi, proyek ini merupakan bagian penting dari program pemerintah Indonesia untuk mendorong porsi energi terbarukan dalam bauran energi untuk mencapai ketahanan energi yang berkelanjutan,” ujar Supramu.

SERD didirikan pada tahun 2008 sebagai pemegang izin panas bumi untuk wilayah kerja Panas Bumi Rantau Dedap. SERD adalah konsorsium dari 3 perusahaan yakni PT. Supreme Energy, ENGIE (sebuah perusahaan yang berbasis di Prancis) dan Marubeni Corporation (sebuah perusahaan yang berbasis di Jepang).

PLN Pontianak Jalin Kerjasama P2TL dengan Kejari

Penulis : Vicky Anggriawan