logo


I Kadek Arimbawa Menilai Ada Kebijakan Ketahanan Pangan yang Belum Terwujud

Oleh karena itu, kata dia, pemerintah perlu mencari solusi terkait permasalahan tata niaga dan tata pengelolaan masalah pangan di masing-masing daerah

20 November 2017 19:59 WIB

Wakil Ketua Komite II DPD RI, I Kadek Arimbawa
Wakil Ketua Komite II DPD RI, I Kadek Arimbawa ist

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Komite II DPD RI melakukan pengawasan terkait UU Ketahanan Pangan ke Makasar, hal tersebut dikarenakan banyaknya lahan pangan yang beralih fungsi dengan tidak terkendali sehingga mempengaruhi kebijakan ketahanan dan kedaulatan pangan di Indonesia.

Ini Strategi Jitu Kementan Pertahankan Kenaikan Produksi Pertanian di Tengah Perubahan Iklim

Wakil Ketua Komite II DPD RI, I Kadek Arimbawa menilai ada beberapa kebijakan ketahanan pangan yang belum terwujud, seperti pembentukan badan pangan nasional belum dilaksanakan dan adanya data pangan yang belum terintegrasi antar kementerian membuat kebijakan tidak terkordinasi dengan baik sehingga tidak tepat dalam penentuan kebijakan impor pangan.

"DPD menilai pemerintah harus mengadopsi konsep kadaulatan pangan daripada katahanan pangan dalam tata penyediaaan sumber pangan di Indonesia,” ujar Kadek Arimbawa melalui siaran pers yang diterima Jitunews.com, senin (20/11).


Kementan Tanam Serempak Bawang Putih di 3 Lokasi

Oleh karena itu, kata dia, pemerintah perlu mencari solusi terkait permasalahan tata niaga dan tata pengelolaan masalah pangan di masing-masing daerah, sebab hal tersebut ada didalam UU. No.12 Tahun 2012 tentang Pangan sebagai dasar utama dalam menyelenggarakan kebutuhan pangan di Indonesia.

"Kebutuhan pangan untuk membangun sumber daya manusia di Indonesia, oleh karena itu pemerintah harus menjamin ketersediaaan pangan, akses dan pemanfaatan pangan," pungkasnya.

Persusuan Nasional yang Berpihak pada Kemaslahatan Bersama

Penulis : Khairul Anwar, Ratna Wilandari