logo


Polri Tak Konsisten Gunakan Istilah Terorisme Terhadap Penyanderaan di Papua

Menurut Dasco, banyak masyarakat yang menilai sikap Polri berbeda dalam dalam dua kasus yang terjadi di pembakaran Polres Dharmasraya dan penyanderaan di Mimika Papua

15 November 2017 17:59 WIB

Sufmi Dasco Ahmad.
Sufmi Dasco Ahmad. Istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Anggota Komisi III DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan, Polri tidak boleh menerapkan standar ganda dalam kasus-kasus dugaan tindak pidana terorisme.

Freeport Lanjut atau Tidak, Operasi di Mimika Harus Tetap Jalan

Menurutnya, banyak masyarakat yang menilai sikap Polri berbeda dalam dua kasus yakni pembakaran Polres Dharmasraya dan penyanderaan di Mimika Papua

“Beberapa hari ini saya banyak mendapat pertanyaan dari konstituen soal sikap Polri yang dianggap berbeda dalam dua kasus yang terjadi hampir bersamaan yakni pembakaran Polres Dharmasraya dan penyanderaan di Mimika Papua,” ujar Dasco di Gedung DPR RI, Jakarta pada hari Rabu (15/11).


IPW Desak Polri Jelaskan Nasib Ratusan Warga yang Disandera di Mimika

Dalam hal ini, Dasco mempertanyakan mengapa di satu sisi Polri mudah menyebut pembakaran Polres Dharmasraya Sumatera Barat sebagai aksi terorisme karena pelaku meneriakkan takbir namun menyebut aksi penyanderaan di Mimika Papua sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

“Kami ingin tahu apa ada Standard Operating Procedure (SOP) di internal Polri untuk mengklasifikasikan dan membedakan apa itu terorisme dan apa itu KKB,” tuturnya.

Dasco melanjutkan, seharusnya pedoman penyebutan istilah-istilah tersebut cukup mengacu pada KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya.

“Di Papua itu, menurut saya, sudah memenuhi unsur tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dalam pasal-pasal Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Sangat jelas mereka punya senjata, perbuatan mereka telah menimbulkan suasana teror atau rasa takut yang meluas, mereka juga merampas kemerdekaan dan yang terpenting sudah ada korban jiwa,” jelasnya.

Lebih lanjut, Dasco menilai perbedaan penggunaan istilah ini sangat sensitif dan bisa menimbulkan masalah baru yakni kesalahpahaman bahwa Polri bersikap diskriminatif.

“Kami mengerti bahwa kerja Polri dalam menjaga keamanan dan menegakkan hukum begitu berat dan kami pun mendukung agar Polri bisa berhasil melaksanakan tugasnya. Namun, Polri harus tetap mengutamakan azas kehati-hatian terutama dalam menyampaikan pernyataan resmi yang akan menjadi rujukan semua pihak,” pungkasnya.

 

Penyanderaan Warga di Mimika Dapat Dikategorikan sebagai Teroris Supersif

Penulis : Khairul Anwar, Riana