logo


Kata TB Hasanuddin Soal Panglima TNI Pengganti Gatot Nurmantyo

Menurutnya, pergantian itu bisa dilakukan menjelang Jenderal TNI Gatot Nurmantyo pensiun atau menunggu pensiun

15 November 2017 18:00 WIB

TB Hasanuddin.
TB Hasanuddin. dpr.go.id

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, menegaskan bahwa pergantian Panglima TNI merupakan hak prerogatif Presiden.

Jenderal Gatot: TNI dan Polri Harus Bersikap Netral

Menurutnya, pergantian itu bisa dilakukan menjelang Jenderal TNI Gatot Nurmantyo pensiun atau menunggu pensiun. Pasalnya hal tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI.

“Kami banyak ditanya orang kapan pergantian Panglima TNI. Pada prinsipnya kami berpendapat bahwa pergantian Panglima TNI adalah hak prerogatif Presiden,” ujar TB Hasanuddin di Gedung DPR RI, Jakarta, pada hari Rabu (15/11).


Tak Setuju dengan Fahri, Gatot: Pernikahan Kahiyang-Bobby Ini Pesta Rakyat

Dalam hal ini, TB Hasanuddin menilai wajar apabila ada permintaan Koalisi Masyarakat Sipil kepada Presiden Jokowi untuk segera mengganti Panglima TNI dengan alasan memberikan keleluasaan bagi DPR untuk mencermati dan memeriksa profil kandidat.

"Selain soal waktu, dalam proses seleksi Panglima TNI yang baru, Presiden juga dapat mempertimbangkan kesiapan Panglima TNI yang baru untuk bersinergi dengan Polri dalam pengamanan Pilkada serentak 2018," tuturnya.

Politisi PDIP ini menjelaskan bahwa proses pergantian Panglima TNI, Presiden hanya akan mengirim satu nama yang kemudian diserahkan ke DPR untuk menjalani uji kelayakan.

“Dalam penggantian Panglima TNI, Presiden nanti mengirim satu nama saja. Lalu diproses di Komisi I DPR, fit and proper test, apakah DPR menyetujui atau tidak. Kalau menyetujui, ya dilanjutkan. Kalau tidak menyetujui, Presiden mengirim satu nama lagi, sampai kemudian disetujui DPR,” paparnya.

Syarat menjadi Panglima TNI, lanjut TB Hasanuddin, yakni harus perwira aktif. Hal itu juga dipertegas dalam Pasal 13 ayat 4 Undang-Undang (UU) TNI yang menyebutkan bahwa Panglima TNI dapat dijabat secara bergiliran oleh perwira tinggi aktif dari tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan.

“Mereka yang pernah menjabat Kepala Staf atau sedang menjabat dan masih aktif, bisa dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara,” tambahnya.

Kemudian, kata TB Hasanuddin, di dalam UU TNI dinyatakan dapat digilir. Hal tersebut dimaksudkan sebagai bentuk keadilan bahwa semua angkatan itu memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi Panglima TNI.

“Sekarang ini Angkatan Darat, sebelumnya Angkatan Darat juga. Kemudian sebelumnya Angkatan Laut. Jadi, kalau dilihat seperti itu, supaya adil ya Angkatan Udara. Tapi, kembali lagi, ini kan hak prerogatif Presiden, jadi biar Presiden yang memutuskan,” tukasnya.

Cari Pengganti Gatot Nurmantyo, Komisi I: Presiden Jangan Grasak-grusuk

Penulis : Khairul Anwar, Riana