logo


Djan Faridz Lontarkan Kritikan Soal Penghayat Kepercayaan di Kolom Agama pada KTP

Menurutnya putusan MK soal aliran kepercayaan tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat dan menuliskan pemerintah dalam implementasinya.

14 November 2017 18:44 WIB

Politisi PPP, Djan Faridz.
Politisi PPP, Djan Faridz. Istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Putusan Mahkamah Konsitusi (MK) mengenai aliran kepercayaan dapat diisi dalam kolom agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP) mendapat kritikan dari Ketua Umum PPP Mukatamar Jakarta, Djan Faridz.

Indosat Ikut Terkait dalam Skandal e-KTP Jaksa KPK anggap sudah rampung pembuktian

Menurutnya putusan MK soal aliran kepercayaan tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat dan menuliskan pemerintah dalam implementasinya.

“Bahkan implementasi putusan dapat menghadapkan antara umat Islam dengan pemerintah sehingga berpotensi sangat merugikan pemerintah Jokowi dalam menghadapi Pemilu serentak 2018 dan Pemilu presiden 2019,” ujar Djan di Kantor DPP PPP, Jakarta, Selasa (14/11).


Presiden: Agama Jangan Jadi Komoditas, Nilai Agama Penting dalam Berpolitik

Dalam hal ini, Djan menilai bahwa MK tidak mempertimbangkan secara menyeluruh implikasi yang akan timbul dari putusan tersebut dan hanya melihat dari sisinhak asasi manusia (HAM).

“Dengan putusan MK tersebut, mewajibkan pemerintah menyiapkan kolom aliran kepercayaan dalam KTP dengan implikasi pada berbagai sipil lainnya yang harus dilindungi dan dilayani oleh negara, padahal aliran kepercayaan tidak dapat disamakan dengan agama sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang 1945,” jelasnya.

Oleh karena itu, Djan menilai MK sepertinya ingin mengakomodir hak atas kebebasan meyakini kepercayaan dan menyatakan pikiran serta sikap sesuai hati nuraninya dalam pasal 28 ayat (2) UUD 1945, padahal dalam pasal tersebut tidak harus berimplikasi pada kewajiban negara untuk mengakomodir aliran kepercayaan dalam KTP tetapi hanya kewajiban bagi negara menghormati dan memberikan perlindungan kepada keyakinan atas kepercayaan tertentu.

Selain itu, kata Djan, aliran kepercayaan tidak dapat dipersamakan dengan agama karena agama merupakan ajaran yang timbul dari wahyu Tuhan yang memiliki kitab suci sementara aliran kepercayaan adalah ajaran yang lahir dari budaya yang ada dalam masyarakat yang tidak bersumber dari kitab suci.

“Ketika aliran kepercayaan dalam kolom KTP dipersamakan dengan agama pasti akan menimbulkan persoalan dalam masyarakat terutama dari kalangan penganut agama sehingga sangat potensial menimbulkan konflik dan ancaman atas keamanan dan ketertiban masyarakat,” tambahnya.

Djan juga menilai konflik lainnya dari putusan MK ini yakni akan berpotensi menjadi pintu masuk bagi LGBT, dimana mereka akan juga meminta perlakuan dan pelayanan yang sama dari negara untuk dimasukkan dalam kolom jenis kelamin di KTP nantinya.

“Putusan tersebut juga merupakan pintu masuk bagi LGBT untuk meminta perlakuan dan pelayanan yang sama dari negara untuk masuk dalam kolom jenis kelamin pada KTP,” pungkasnya.

Sekedar informasi, sebelumnya Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materi terkait aturan pengosongan kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang diajukan Nggay Mehang Tana, Pagar Demanra Sirait, Arnol Purba dan Carlim dengan nomor perkara 97/PUU-XIV/2016.

Jamaah Ahmadiyah Kesulitan Dapat KTP, Mendagri: Masalah Pengisian Kolom Agama

Penulis : Khairul Anwar, Ratna Wilandari