logo


Alasan Setya Novanto yang Berubah-ubah Saat Dipanggil KPK Dinilai Menghambat Penyidikan

Selain Setya Novanto dan Fredrich, nama Sandy Kurniawan yang tergabung dalam tim kuasa Hukum Setya Novanto, dan Plt Damayanti juga dilaporkan ke Dumas) KPK

14 November 2017 06:30 WIB

Ketua DPR RI Setya Novanto.
Ketua DPR RI Setya Novanto. dpr.go.id

JAKARTA, JITUNEWS.COMPerhimpunan Advokat Pembela KPK (PAP-KPK) melaporkan Ketua DPR, Setya Novanto dan pengacaranya, Fredrich Yunadi ke KPK. Keduanya dianggap menghambat penyidikan kasus korupsi e-KTP atau obstruction of justice.

KPK Pelajari Laporan Masyarakat Soal Dugaan Halangi Penyidikan oleh Pengacara Setya Novanto

Selain Setya Novanto dan Fredrich, nama Sandy Kurniawan yang tergabung dalam tim kuasa Hukum Setya Novanto, dan Pelaksana tugas (Plt) Damayanti juga dilaporkan ke Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK.

"Ya intinya kita lihat dari berbagai manuver atau alasan yang disampaikan oleh Setya Novanto sendiri, atau oleh pengacaranya, atau oleh (Plt) Sekjen DPR RI kita melihat langkah-langkah yang diambil terkait dengan panggilan KPK ini sudah sampai pada tingkat sengaja untuk menghambat," kata salah satu pengacara PAP-KPK, Petrus Selestinus, di KPK, Senin (13/11).


Soal Hak Imunitas Novanto, KPK: Tidak Mencakup Melindungi Orang Terkait Korupsi

"Alasan karena sakit, alasan karena tugas negara, alasan karena partai, alasan karena ada praperadilan, alasan karena harus izin Presiden. Ini kan alasan yang berubah-ubah terus. Nah dari berbagai alasan yang berubah-ubah terus, ini kita simpulkan tindakan ini sudah bertujuan untuk menghambat penyidikan yang dilakukan oleh KPK dalam perkaran ini (e-KTP)," jelasnya.

PAP-KPK juga menganggap ada penyalahgunaan nama institusi negara. Hal ini dibuktikan dengan adanya tanda tangan Damayanti dalam surat ketidakhadiran Setya Novanto pada 6 November saat dipanggil sebagai saksi untuk tersangka Direktur PT Quadra Solution, Anang Sugiana Sudihardjo.

Petrus mengatakan izin presiden tidak berlaku dalam kasus tindak pidana korupsi.

"Sehingga kami anggap tindakan atau alasan yang terlalu dicari-cari sekedar untuk menghambat jangan sampai KPK melakukan pemeriksaan terhadap Setya Novanto. Baik sebagai saksi maupun tersangka," ucapnya.

Ada 2 landasan hukum dalam laporan yang dilayangkannya. Yakni Pasal 21 UU KPK soal perintangan upaya hukum baik itu penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan kasus korupsi.

"Kedua, di dalam UU No 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara yang bersih itu dikatakan bahwa salah satu kewajiban penyelenggara adalah wajib menjadi saksi. Nah, kalau kewajiban menjadi saksi itu diabaikan meski sudah dipanggil secara patut dapat dipidana menurut undang-undang itu," tutur Petrus.

Digugat Setya Novanto ke MK, KPK Siap Hadapi

Penulis : Aurora Denata