logo


Sejumlah Pelabuhan dan Bandara Dikerjasamakan dengan Skema Kerjasama Pemanfaatan Aset

Penggunaan anggaran negara untuk biaya operasional maupun biaya pegawai akan berkurang dan di sisi lain biaya modal untul investasi menjadi porsi BUMN, BUMD atau BUMS yang mengelola

13 Oktober 2017 18:01 WIB

Menhub Budi Karya Sumadi.
Menhub Budi Karya Sumadi. Dok. dephub.go.id

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Kementerian Perhubungan secara bertahap akan bekerja sama dengan swasta untuk pengelolaan bandara udara di sejumlah wilayah. Langkah itu diambil sebagai wujud upaya meningkatkan pelayanan dan fasilitas di sejumlah infrastruktur transportasi di bandara maupun pelabuhan di Indonesia.

Saat ini Kemenhub juga telah mengundang investor yang tertarik untuk ikut mengelola sejumlah pelabuhan dan bandara tersebut. Kerjasama tersebut menggunakan skema pemanfaatan barang milik negara (aset) dan kerjasama operasional.

"Tidak ada penjualan aset atau pengalihan aset negara dalam kerjasama tersebut. Semua aset tetap dikuasai negara" tegas Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melalui keterangan pers Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub, Jumat (13/10) di Jakarta.

“Kita undang investor baik dalam maupun luar negeri untuk turut mengelola pelabuhan dan bandara untuk bekerjasama bukan dilimpahkan tapi kerjasama, dengan harapan supaya kompetensi keahlian swasta ini bisa meningkatkan kualitas pelayanan di pelabuhan dan bandara-bandara tersebut,” jelas Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Selain untuk meningkatkan fasilitas di pelabuhan dan bandara, Menhub berharap kerjasama pengelolaan ini dapat menghemat anggaran yang bersumber dari APBN.

“Kita harapkan paling tidak APBN yang bisa diefisienkan kurang lebih 500 milyar rupiah sampai dengan 1 triliun rupiah, dari 30-an pelabuhan dan bandara,” sebut Menhub.

Lebih lanjut dikatakan Menhub, saat ini tercatat terdapat dua pelabuhan yang telah dilakukan kerjasama pemanfaatan (KSP) yaitu Pelabuhan Sintete dan Pelabuhan Probolinggo, serta dua pelabuhan telah ditandatangani MoU untuk selanjutnya proses KSP, yaitu Pelabuhan Waingapu dan Pelabuhan Bima.

Menhub menargetkan tahun 2017 terdapat sedikitnya 15 pelabuhan dan bandara yang dikerjasamakan pengelolaannya ke swasta.

Menhub meyakini pelabuhan dan bandara yang dikerjasamakan pengelolaannya akan dapat mendatangkan keuntungan bagi pihak pengelola.

“Pelabuhan dan bandara yang sudah ada tersebut akan dikelola secara profesional dan jelas selain meningkat pelayanan juga mendatangkan keuntungan berupa peningkatan pendapatan negara,” ungkapnya.

Selain itu, kata Budi Karya, penggunaan anggaran negara untuk biaya operasional maupun biaya pegawai akan berkurang dan di sisi lain biaya modal untul investasi menjadi porsi BUMN, BUMD atau BUMS yang mengelola sehingga APBN dapat digunakan untu pengembangan bandara dan pelabuhan di daerah daerah terpencil, perbatasan dan rawan bencana.

Adapun 20 pelabuhan yang sudah dan akan dikerjasamakan dengan swasta diantaranya Pelabuhan Probolinggo, Pelabuhan Sintete, Pelabuhan Bima, Pelabuhan Waingapu, Pelabuhan Tanjung Wangi, Pelabuhan Badas, Pelabuhan Kalabahi, Pelabuhan Tenau Kupang, Pelabuhan Ende, Pelabuhan Lembar, Pelabuhan Manokwari, Pelabuhan Bitung, Pelabuhan Ternate, Pelabuhan Pantoloan, Pelabuhan Parepare, Pelabuhan Kendari, Pelabuhan Biak, Pelabuhan Fakfak, Pelabuhan Sorong, dan Pelabuhan Merauke.

Sedangkan 11 bandara yang diusulkan dikerjasamakan dengan swasta diantaranya Bandara Komodo Labuan Bajo, Bandara Radin Inten II Lampung, Bandara Sentani Jayapura, Bandara Juwata Tarakan, Bandara Mutiara SIS Al-Jufri Palu, Bandara Maimun Saleh Sabang, Bandara FL Tobing Sibolga, Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu, Bandara Hananjoeddin Tanjung Pandan, Bandara Syukuran Aminudin Luwuk, dan Bandara Blimbingsari Banyuwangi.

Konektivitas Lintas Wilayah di Indonesia Menjadi Target Pemerintah Saat Ini

Kunjungi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Agung, Menhub Serahkan Sejumlah Bantuan

Penulis : Marselinus Gunas