logo


Soal Pencabutan Moratorium Reklamasi, PKS: Harus Didulukan Sisi Hukumnya

Politikus PKS ini juga meminta Anies-Sandi tetap konsisten menolak reklamasi teluk Jakarta, seperti yang pernah diucapkan kepada masyarakat saat kampanye

12 Oktober 2017 19:42 WIB

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid.
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid. mpr.go.id

JAKARTA, JITUNEWS.COMWakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid mengatakan pemerintah seharusnya tidak mencabut moratorium reklamasi .Pencabutan moratorium seharusnya dilakukan setelah ada aspek hukum seperti Perda Reklamasi dikeluarkan Pemprov DKI.

Soal Reklamasi, Fadli: Seperti Mencuri di Tikungan

"Secara prinsip sebenarnya masalah ini harus didulukan dari sisi hukumnya ya, karena beragam peraturan perundangannya juga belum selesai dibuat, bahkan baru akan diajukan ke DPRD. Bagaimana mungkin kemudian sebuah produk hukum bisa satu kebijakan, bisa dilakukan tanpa backup produk hukum yang memadai," ujar Hidayat di gedung DPR, Kamis (12/10).

Hidayat menyebut reklamasi seharusnya tidak dilanjutkan karena ada masalah di institusi hukum. Takutnya, kebijakan seperti ini akan diterapkan di daerah lainnya.


Pesan Ketua DPRD DKI untuk Anies-Sandi

"Karena itu akan dikhawatirkan menjadi trend provinsi yang lain akan melakukan hal sejenis, membuat kebijakan atau langkah reklamasi tanpa harus mengindahkan aturan hukum baru. Kemudian berikutnya akan dipenuhi ketentuan hukumnya," jelasnya

Politikus PKS ini juga meminta Anies-Sandi tetap konsisten menolak reklamasi teluk Jakarta, seperti yang pernah diucapkan kepada masyarakat saat kampanye.

"Kalau menurut saya Anies-Sandi penting untuk tetap istiqomah, konsisten dengan sikap dasarnya yaitu menolak reklamasi. Itu prinsip yang saya kira harus tetap menjadi pegangan Pak Anies dan Pak Sandi karena itu yang sudah disampaikan pada publik," ujar Hidayat

Djarot: Saya Optimis Kepemimpinan Berikutnya Lebih Baik dari Basuki-Djarot

Penulis : Aurora Denata