logo


Menteri BUMN: Masih Cari Metode Penghitungan Saham Freeport

Pemerintah berharap proses divestasi ini bisa selesai paling lambat pada kuartal pertama 2019

11 Oktober 2017 19:30 WIB

Menteri BUMN RIni Soemarno.
Menteri BUMN RIni Soemarno. JITUNEWS/Johdan A.A.P

JAKARTA, JITUNEWS.COMPerundingan antara pemerintah dengan PT Freeport Indonesia akan diperpanjang selama tiga bulan hingga 10 Januari 2018, mestinya dijadwalkan perundingan selesai pada 10 Oktober 2017.

Jokowi Minta 800 Anak Usaha BUMN Dijual, Begini Respon PDIP

Freeport memang sudah sepakat untuk melepas 51 persen saham ke pemerintah, namun masih banyak hal teknis yang perlu dibicarakan. Seperti jaminan stabilitas investasi untuk Freeport dan skema divestasi saham.

Menteri BUMN, Rini Soemarno mengatakan pihaknya saat ini sedang mencari metode yang tepat untuk menghitung harga saham Freeport yang akan dibeli pemerintah.


Pemerintah Berikan 10% Saham Freeport untuk Papua

"Kita sedang mengevaluasi bagaimana kita mengkalkulasi nilai dari Freeport itu sendiri," kata Rini di Kemenko Perekonomian, Rabu (11/10).

Kementerian Keuangan juga sedang terus mematangkan aturan perpajakan guna menjamin stabilitas investasi jangka panjang Freeport.

"Sekarang ini lagi dibahas kepastian investasi, itu sekarang di Kementerian Keuangan mengenai perpajakannya yang dipusat maupun pungutan-pungutan yang ada di daerah," ujarnya.

Pemerintah berharap proses divestasi ini bisa selesai paling lambat pada kuartal pertama 2019.

"Memang proses divestasinya sendiri kami menekankan proses divestasi ini harus selesai kuartal pertama 2019," tutup Rini

 

Sinyal Kehancuran dan Dinasti Politik KKN Telkom

Penulis : Aurora Denata