logo


Divestasi Freeport Mandek karena Pemerintah Tak Satu Suara

Chalid menyayangkan beberapa kementerian yang terkesan jalan sendiri-sendiri. Sehingga, Freeport, bisa seenaknya menolak proposal pemerintah.

11 Oktober 2017 14:07 WIB

CEO Freeport McMoRan Richard Adkerson (kiri) berbincang dengan Menteri ESDM (kanan) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) sebelum dimulai konferensi pers terkait progres perundingan pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (29/8).
CEO Freeport McMoRan Richard Adkerson (kiri) berbincang dengan Menteri ESDM (kanan) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) sebelum dimulai konferensi pers terkait progres perundingan pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (29/8). Jitunews/Latiko Aldilla DIrga

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Janji pemerintah untuk menyelesaikan perundingan lima poin dengan Freeport pada tanggal 10 Oktober 2017 tidak terbukti. Bahkan CEO Freeport McMoRan Inc, Richard Adkerson, mengirimkan surat ke Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang isinya menolak posisi pemerintah, terutama soal valuasi harga divestasi 51% yang dihitung hanya sampai tahun 2021.

Soal Divestasi Saham 51 Persen, Bos Freeport Bilang Begini..

Chalid Tualeka, Ketua Komite Pusat Forkom Indonesia (KKP Forkom Indonesia), menilai, dengan penolakan proposal pemerintah itu, maka upaya mengambil alih aset nasional itu bisa macet.

Menurut Chalid, ada banyak faktor yang menyebabkan mandegnya negosiasi pemerintah Indonesia dengan Freeport. Salah satunya adalah belum kompaknya eksekutif dan legislatif.


PUSHEP Nilai Divestasi Saham PT Freeport 51 Persen Tidak Tepat

"Jika ingin membuat multinational corporate tunduk, seperti Freeport, negara harus kompak. Pemerintah melalui Menteri ESDM harus duduk bersama dengan kementerian lain. Tidak hanya sesama eksekutif, tapi juga legislatif," ujar Chalid dalam keterangan resminya pada hari Rabu (11/10).

Chalid menyayangkan beberapa kementerian terkesan jalan sendiri-sendiri. Sehingga, Freeport, bisa seenaknya menolak proposal pemerintah.

"Menteri keuangan, Menteri ESDM, dan Menteri BUMN menjalankan perintah dan arahan Presiden, mereka harus satu suara. Jangan lupa juga ada Komisi VII DPR RI yang memiliki kewenangan di bidang yang sama," tegas Chalid.

Menurut Chalid, dalam kasus Freeport, pemerintah harus satu suara dalam menyusun kebijakan. Seluruh pemangku kepentingan, kata Chalid, harus menyamakan sudut pandang dan satu visi bahwa Freeport harus memberi manfaat besar bagi bangsa dan negara.

"Jangan sampai diam-diam ESDM keluarkan izin ekspor tiga bulan untuk Freeport. Berbahaya, bisa kebablasan," tandasnya.

Atas nama Forkom Indonesia, ia mendesak pemerintah agar bergerak cepat, tidak takut, dalam melakukan negosiasi dengan Freeport dan jangan lagi ada kompromi yang ujungnya merugikan kepentingan rakyat.

Forkom Indonesia juga mendesak agar DPR RI membuat Panitia Kerja (Panja) khusus Freeport, agar negosiasi tidak jalan di tempat dan memperkuat daya tawar pemerintah.

"Bila Freeport tidak tunduk dan ikuti kebijakan pemerintah, panggil ke Senayan sebagai rumah rakyat Indonesia. Masak kita kalah dengan maling di rumah sendiri," tegas Chalid.

Forkom mengingatkan, jangan lagi Freeport dikuasai dan dinikmati asing. Freeport adalah kekayaan bangsa yang mesti dinasionalisasi tanpa syarat, sebagai kekayaan bangsa dan negara. Freeport yang merupakan perusahaan tambang emas di Papua harus dikelola bangsa ini sebagai sumber ekonomi negara.

Selama ini, Freeport dikuasai asing sehingga tidak memberi kontribusi bagi pembangunan. Saatnya Freeport dimiliki sendiri bangsa ini untuk memperkuat bangsa dan negara.

Sejak tahun 1967 Freeport menguras kekayaan Papua. Justru yang terjadi dan dirasakan langsung oleh rakyat Papua akibat eksploitasi besar-besaran PT. Freeport ialah hilangnya tanah adat karena dirampas.

Tercemarnya lingkungan di sepanjang aliran-aliran sungai serta penindasan dalam bentuk pelanggaran hak asasi manusia selama hampir 50 tahun sejak berdirinya Freeport.

"Jangan sampai, divestasi saham Freeport hanya melanggengkan oligarki kekuasaan asing," tegas Chalid.

Sri Mulyani Pilih Bungkam Soal Divestasi Saham Freeport

Penulis : Riana