logo


Pengadilan Niaga Keluarkan Putusan Sengketa Merek NWB

NWB Indonesia selaku pihak termohon tidak menerima keputusan hakim tersebut.

7 Oktober 2017 12:40 WIB

Ilustrasi palu hukum
Ilustrasi palu hukum Ist

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Pengadilan Niaga Jakarta Pusat akhirnya menyelesaikan sengketa yang terjadi antara Nippon Wiper Blades (NWB) Co., Ltd dan NWB Indonesia. Hakim memutuskan untuk mengabulkan seluruh gugatan Nippon Wiper Blades Co., Ltd yang menggugat NWB Indonesia ihwal penggunaan merek dagangnya di tanah air.

Hugo Boss Rilis Smartwatch, Berapa Harganya?

Sebelumnya, NWB Co., Ltd melakukan permohonan pendaftaran merek di Indonesia, namun ternyata untuk kelas yang sama telah terdaftar secara sah di Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perdagangan dan di Kementerian Keuangan.

Oleh karena itu, NWB Co., Ltd mengajukan permohonan melalui kantor hukum Mahapada Law Office kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Setelah melalui pemeriksaan di persidangan, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan perkara dengan nomor 29/Pdt.Sus-Merek/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst dimenangkan oleh NWB., Co.Ltd.


Garuda Indonesia Raih Penghargaan "The Best Social Business Innovation Company"

Namun, NWB Indonesia selaku termohon tidak menerima putusan hakim tersebut. Keberatan itu didasarkan pada dalih hakim yang menyatakan bahwa merek NWB yang dimiliki pemohon telah terlebih dahulu terkenal.

Menanggapi hal tersebut, Kuasa hukum NWB Co., Ltd, Miftahur Rahman, mengatakan bahwa salah satu poin dalam memori kasasi yang diajukan pihak NWB Indonesia mengenai pihak yang berwenang menentukan suatu merek dinyatakan sebagai merek terkenal atau bukan.

“Pengadilan Niaga dalam melakukan pemeriksaan sengketa merek dapat memberikan kesimpulan dengan memutus apakah suatu merek dapat dikategorikan sebagai Merek Terkenal atau tidak,” ujar Rahman sesaat setelah mengajukan kontra memori kasasi sengketa merek NWB di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Jumat (6/10).

Menurutnya Pengadilan Niaga saat menangani pemeriksaan dalam sebuah sengketa merek, dapat memutuskan suatu merek tersebut masuk dalam kategori sebagai merek terkenal atau tidak.

"Untuk membantu hakim dalam memutuskan suatu merek masuk kategori terkenal atau tidak, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan sebuah lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei untuk mencari tahu kebenaran terkenal tidaknya sebuah merek," jelasnya

Kendati demikian, kata Rohman, keberadaan lembaga survei tersebut tidak wajib karena PN Niaga dapat memutus apakah suatu merek dikategorikan sebagai merek terkenal atau tidak.

Dalam hal ini, Rahman juga menyampaikan bahwa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bukan merupakan pihak yang berwenang mengesahkan suatu merek sebagai merek terkenal. Hal ini dikarenakan DJKI hanya melakukan pemeriksaan dan pengambilan keputusan terkait suatu merek.

Selain itu, Rahman menegaskan bahwa setiap subyek hukum dapat mengajukan permohonan pendaftaran merek di negara asalnya maupun di negara tujuan tanpa harus terdaftar badan hukumnya di negara tujuan tempat pendaftaran merek dilakukan. Hal ini juga disebutkan dalam kontra memori kasasi yang diajukan oleh Rahman sebagai kuasa hukum NWB Co., Ltd kepada Pengadilan Niaga.

Rahman menyatakan bahwa maksud pemohon pendaftaran merek mengajukan permohonan dengan itikad tidak baik adalah pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran merek tersebut mendaftarkan mereknya secara tidak jujur dengan berniat mendompleng atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian bagi pihak lain.

"Dalam memori kasasi yang diajukan oleh pihak NWB Indonesia, disebutkan bahwa NWB Indonesia merasa putusan Pengadilan Niaga Jakarta pusat di tingkat pertama melanggar asas Audi et Alteram Partem karena hanya mempertimbangkan bukti NWB Co., Ltd yang telah dipakai di 23 negara sehingga tidak memperhatikan bukti dari pihak Tergugat, dalam hal ini NWB Indonesia," pungkasnya.

Tembus Rekor MURI, Nippon Paint Rayakan Keberhasilan Pengecatan Gapura Merah Putih Terbanyak di Indonesia

Penulis : Khairul Anwar, Ratna Wilandari