logo


Cegah Korupsi, KPK Beri Beberapa Saran ke Pemerintah

Laode mengatakan sebanyak apapun KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT), jika pemerintah tidak melakukan perbaikan tidak akan ada artinya

17 September 2017 15:58 WIB

Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif.
Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif. Jitunews/Rezaldy

JAKARTA, JITUNEWS.COM - KPK menyebut adanya kesamaan motif dalam penangkapan Kepala Daerah terkait kasus korupsi. Perbaikan Pemerintah Daerah (Pemda) harus dilakukan agar tidak lagi terjadi kasus korupsi di berbagai daerah.

Soal OTT KPK, Fahri Hamzah: Pemerintah Ini Beternak Maling!!

"Kami sudah punya menu utama di setiap Bupati dan Kementerian/Lembaga. Menu pertama, memperbaiki sistem pengadaan barang dan jasa sehingga transparan. Kalau belum e-katalog sedang kita bantu agar seluruh Indonesia itu wajib e-program, jadi pembengkakan biaya itu tidak terjadi," kata Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif di kantornya, Minggu (17/9).

Sistem perizinan juga harus dijadikan satu tempat agar mempermudah pengawasan.


Dalam Sepekan KPK Tiga Kali Gelar OTT, Begini Komentar Tjahjo

"Sistem perizinan harus satu pintu dan satu atap agar gampang dikontrol dan tidak ada lagi pertemuan tatap muka antara pegawai aparat yang memberikan izin. Seperti di bandung ternyata untuk mengkril harus bayar juga, jadi selalu ada keterbatasan sistem," jelasnya.

KPK menyarankan adanya transparansi dalam penyusunan APBD dengan menggunakan e-planning dan e-budgeting.

"Ketiga sistem penganggaran atau planning dan budgeting. Seperti di Banjarmasin kemarin antara DPRD, Gubernur sampai Wali Kota juga dibuat e-planning dan e0budgeting harus baik, sayangnya belum semua menerapkan itu," katanya.

Tidak hanya itu, KPK juga menyarankan adanya penguatan terhadap Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)."Penguatan APIP, sehingga bisa langsung melapor ke Gubernur dan lainnya. Tujuan agar inspektorat di Kabupaten, Kota, dan Provinsi dapat terjalin," ujarnya.

Laode mengatakan sebanyak apapun KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT), jika pemerintah tidak melakukan perbaikan tidak akan ada artinya.

"Selama pemerintah tidak memperbaiki diri, sebanyak apapun KPK melakukan OTT tidak akan dapat menjaga orang perorangan. Kembali lagi ke integritas diri masing-masing," kata Laode. 

Didatangi KPK Saat Sedang Mandi, Walkot Batu Bilang Begini...

Penulis : Aurora Denata