logo


Komnas HAM Kritisi Foto Gubernur Papua yang Diapit Kepala BIN dan Kapolri

Pigai mengaku, sudah bertemu dan berbicara langsung dengan Lukas Enembe. Menurutnya, Lukas terlihat dalam tekanan luar biasa di foto tersebut.

17 September 2017 11:00 WIB

Komnas HAM menyoroti beredarnya foto pertemuan tiga pejabat penting dengan Gubernur Papua Lukas Enembe yang beredar luas di media sosial. Ketiga pejabat tersebut adalah Kepala BIN Jenderal Budi Gunawan, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Kapolda Sumatera Utara Irjen Paulus Waterpauw, dan Gubernur Papua Lukas Enembe.
Komnas HAM menyoroti beredarnya foto pertemuan tiga pejabat penting dengan Gubernur Papua Lukas Enembe yang beredar luas di media sosial. Ketiga pejabat tersebut adalah Kepala BIN Jenderal Budi Gunawan, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Kapolda Sumatera Utara Irjen Paulus Waterpauw, dan Gubernur Papua Lukas Enembe. ist

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Komnas HAM menyoroti beredarnya foto pertemuan tiga pejabat penting dengan Gubernur Papua Lukas Enembe yang beredar luas di media sosial.

Komnas HAM Tak Maksimal Lakukan Pekerjaan, Ini Alasannya

Ketiga pejabat tersebut adalah Kepala BIN Jenderal Budi Gunawan, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Kapolda Sumatera Utara Irjen Paulus Waterpauw, dan Gubernur Papua Lukas Enembe.

"Pertemuan antara Lukas Enembe dan Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia tanggal 4 September 2017 dengan menghadirkan Paulus Waterpauw cukup mengagetkan kita semua, kenapa Kepala BIN hadirkan Kapolda Sumatera Utara, kenapa bukan Kapolri di Mabes Polri kalau hanya soal kasus yang dihadapi oleh Pak Lukas Enembe?" tutur Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai dalam keterangan tertulis, belum lama ini.


Rekomendasi Komnas HAM atas Permintaan PA 212 Intinya Adalah...

Pigai mengaku, sudah bertemu dan berbicara langsung dengan Lukas Enembe. Menurutnya, Lukas terlihat dalam tekanan luar biasa di foto tersebut.

"Komnas HAM sebagai lembaga penjaga kemanusiaan harus selamatkan seorang putra terbaik bangsa Papua ini," bebernya.

Pigai mengatakan, Lukas diduga dipaksa menandatangani surat komitmen untuk memenangkan Presiden Jokowi dan PDIP pada 2019. Komnas HAM menilai tindakan itu bertentangan dengan kewenangan dan telah menyalahgunakan kewenangan.

"Komnas HAM juga sedang monitor keselamatan jiwa Lukas Enembe karena Komnas HAM menerima isu tidak elok," katanya.

Sementara itu, di kesempatan berbeda, Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto, mengaku, pihaknya tidak memiliki informasi soal pertemuan itu.

"Saya tidak punya info tentang hal itu," cetus Setyo.

Komnas HAM Mengutuk Keras Tragedi Penembakan di Deiyai, Papua

Penulis : Riana