logo


Soal Freeport, Pemerintah Diharap Tidak Memberikan Insentif Pajak

Timbul mengingatkan bahwa divestasi senilai 51 persen memerlukan dana yang besar dan pemerintah diharapkan tidak lagi memberikan kompensasi soal pajak nantinya.

6 September 2017 10:20 WIB

Operasi Pertambangan PT Freeport Indonesia di Papua
Operasi Pertambangan PT Freeport Indonesia di Papua Dok. PT Freeport Indonesia

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Selasa (5/9) kemarin, Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani, menolak berkomentar soal mekanisme pembelian 51 persen saham PT Freeport Indonesia yang akan didivestasi.

Komisi VII Minta Pemerintah Beri Kesempatan BUMN dan Swasta Nasional untuk Beli Saham Freeport

Perempuan yang akrab disapa Ani itu pun enggan menanggapi kemungkinan 'budget' pembelian saham Freeport dapat dianggarkan dalam RAPBN 2018 termasuk pembiayaan melalui penyertaan modal negara (PMN) oleh BUMN.

"Enggak ada komentar mengenai itu," kata Sri Mulyani, di Kompleks Parlemen, Jakarta, kemarin.


Sri Mulyani Pilih Bungkam Soal Divestasi Saham Freeport

Diwartakan sebelumnya, PT Freeport Indonesia mendapatkan perpanjangan usaha hingga 2041. Perpanjangan usaha ini diperoleh setelah raksasa tambang itu menyepakati empat poin perundingan dengan pemerintah Indonesia.

Keempat poin itu adalah pertama, landasan hukum yang mengatur hubungan pemerintah dengan Freeport Indonesia adalah IUPK, bukan kontrak karya (KK). Kedua, divestasi atau pelepasan saham Freeport Indonesia sebesar 51% untuk kepemilikan nasional.

Ketiga, PT Freeport Indonesia membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) selama lima tahun atau maksimal pada Oktober 2022. Dan, keempat, stabilitas penerimaan negara, yakni penerimaan negara secara agregat lebih besar dibanding penerimaan melalui KK selama ini.

Terkait hal itu, pakar dan pengamat ekonomi dari Universitas Maranatha Bandung, Dr. Timbul Hamonangan Simanjuntak, mengatakan bahwa perubahan status dari Kontrak Karya menjadi IUPK menunjukkan representasi kedaulatan Indonesia.

"Dengan perubahan status itu, menunjukkan Freeport sudah dalam kendali Indonesia dalam perspektif undang-undang. Apalagi ditambah divestasi 51%, penegasan kedaulatan itu perlu kita syukuri bersama," tukas Timbul kepada redaksi, Rabu (6/9).

Namun, pria yang manjabat sebagai Koordinator Balitbang YBK (Yayasan Bung Karno) itu pun mengingatkan bahwa divestasi senilai 51 persen memerlukan dana yang besar dan pemerintah diharapkan tidak lagi memberikan kompensasi soal pajak nantinya.

"Sudah lama Freeport menikmati keuntungan sehingga nantinya jangan ada insentif berupa kompensasi pajak. Ini divestasi kan, bukan nasionalisasi. Artinya, tetap perlu beli (saham) dan itu tidak sedikit," tandas Timbul.

 

Sikapi dengan Pasal 33 Jika Pemerintah Tidak Mampu Bayar Saham Freeport

Penulis : Riana