logo


Pengamat Sebut Tahapan Pemilu Hampir Pasti Molor

Sejak diparipurnakan 21 Juli lalu, hingga kini UU Pemilu belum juga diteken oleh Presiden

14 Agustus 2017 08:42 WIB

Ilustrasi.
Ilustrasi. Istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, heran dengan beberapa pihak yang mempermasalahkan presidential threshold sebesar 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional.

Partai Gerindra Konsisten Presidential Threshold 0%

"Dulu angka presidential threshold 20-25 persen enggak ada mantan presiden yang komplin. Malah mantan presiden jadi presiden lagi juga dengan presidential threshold 20-25 persen. Sekarang malah dibilang enggak demokratis," ujar Tjahjo dalam sebuah diskusi di Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (12/8) lalu.

Tjahjo pun menilai, presidential threshold sebesar 20-25 persen sudah mempertimbangkan aspek keadilan bagi semua pihak.


Hanura: Presidential Threshold Bakal Lahirkan Presiden yang Teruji dan Kapabel

"Kalau dilepas 0 persen partai baru belum teruji langsung lahir langsung nyapres kan tidak fair. Maka dia ikut pemilu dulu. Kalau tidak bisa satu partai ya dua partai tiga partai," lanjut dia.

Sejak diparipurnakan pada tanggal 21 Juli lalu, hingga kini Undang-Undang (UU) Pemilu belum juga diteken oleh Presiden. Menurut UU, Presiden memiliki waktu maksimal 30 hari untuk meneken UU Pemilu tersebut.

Terkait hal itu, pengamat politik dan peneliti dari INDO Survey & Strategy, Herman Dirgantara, mengingatkan besarnya energi publik yang dihabiskan untuk fokus pada presidential threshold 20-25 persen.

"Selain pasal mengenai presidential threshold (PT) 20-25 persen, pasal lain di UU Pemilu yang perlu kita perhatikan adalah soal verifikasi parpol. Jadi, energi kita hendaknya jangan hanya dihabiskan untuk PT saja," tutur Herman dalam keterangan resminya kepada Jitunews.com, kemarin.

Lebih jauh, Herman mengingatkan, dengan adanya pasal-pasal di UU Pemilu yang berpotensi digugat ke Mahkamah Konstitusi maka kekhawatiran yang muncul adalah molornya agenda tahapan pemilu.

"Kita lihat, hingga sekarang UU Pemilu belum diteken oleh Presiden. Kan gugatan ke MK baru bisa dilakukan setelah itu (diteken Presiden), maka bisa saya katakan tahapan Pemilu hampir pasti molor. Padahal, tahapan pemilu adalah salah satu yang penting untuk mengukur kualitas demokrasi," tutupnya.

PDIP Kritik Prabowo Soal Presidential Treshold

Penulis : Riana